Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bakal menyesali Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang akan terjadi di e-commerce Tokopedia jika hal itu benar terjadi.
Yassierli mengatakan hingga saat ini pihaknya belum melihat rincian detail terkait isu PHK tersebut atas perusahaan yang kini 75 persen sahamnya dikuasai TikTok itu.
"Saya belum lihat detail (PHK ini)," kata Yassierli di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (28/8/2025).
Meski demikian lanjut dia, setiap kali ada perusahaan yang akan melakukan PHK, pihaknya akan menjadi mediator untuk menyelesaikan masalah yang ada antara pemberi kerja dan pekerja.
"Ketika ada isu PHK biasanya yang kami lakukan adalah kita menurunkan mediator kita," katanya.
Menurut Yassierli, tim mediator ini berperan sebagai penengah untuk menggali informasi lebih lanjut dan mencari tahu penyebab di balik potensi PHK. Ada berbagai alasan yang mungkin melatarbelakangi PHK, mulai dari hubungan industrial yang tidak harmonis, kondisi finansial perusahaan yang tidak stabil, hingga alasan relokasi.
"Itu harus kita lihat satu per satu, dan prosesnya juga sudah ada," jelasnya.
Jika PHK terjadi karena hubungan industrial, maka prosesnya akan melibatkan pengawas ketenagakerjaan dan mediasi untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi. Yassierli juga menambahkan, jika pekerja merupakan peserta Jamsostek, mereka akan mendapatkan manfaat yang sesuai.
Asal tahu saja, TikTok telah mengakuisisi saham mayoritas Tokopedia, dengan menggelontorkan investasi lebih dari 1,5 miliar dolar AS (sekitar Rp23 triliun) untuk membeli 75,01% saham perusahaan induk PT Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Akuisisi ini rampung pada 31 Januari 2024, setelah diumumkan pada Desember 2023, dan kini GOTO memegang 25% saham Tokopedia.
Baca Juga: Imbau dari Polda Metro Jaya Buat yang Berunjuk Rasa di DPR: Tidak Live TikTok di Demo!
Meskipun demikian, Yassierli tetap berharap skenario PHK massal ini tidak terjadi di Tokopedia.
