Suara.com - Demo yang ricuh hingga peristiwa dilindasnya driver ojek online (ojol) oleh mobil ranstis Brimob, membuat pasar keuangan Indonesia terus anjlok.
Hal ini terlihat dengan IHSG yang anjlok 2,29 persen di level 7.771,28.
Hingga, rupiah terdepresiasi sebesar 0,67 persen di posisi Rp 16.450 per dolar. Posisi rupiah ini melemah di negara Asia.
Head of Center of Macroeconomics and Finance Indef M. Rizal Taufikurahman mengatakan, demo adalah bentuk ekspresi politik dan sosial, yang di negara demokrasi justru normal.
Akar masalahnya lebih ke kebijakan pemerintah yang memicu keresahan, misalnya terkait program prioritas yang dipandang tidak adil, atau distribusi beban ekonomi yang timpang.
Menurutnya, pasar keuangan tidak 'menghukum' demo itu sendiri, melainkan ketidakpastian kebijakan dan governance.
"Data terbaru menunjukkan rupiah sempat tembus Rp 16.945 per Dolar AS dan IHSG jatuh −2,27 persen pada 29 Agustus 2025, setelah investor asing kembali melakukan net sell besar (YTD sekitar Rp55 triliun)," katanya saat dihubungi Suara.com, Jumat (29/8/2025).
Kata dia, faktor persepsi risiko politik dan arah kebijakan lebih dominan dibanding aksi massa sebagai peristiwa semata.
Dengan kata lain, adanya demo adalah gejala, bukan akar masalah. Untuk itu pemerintah harus bertanggung jawab memulihkan pasar keuangan di Indonesia.
"Pemerintah harus segara perbaiki komunikasi kebijakan investor butuh kejelasan arah fiskal (RAPBN 2026, program unggulan) dan kepastian regulasi, bukan sinyal yang berubah-ubah," ujar Rizal.
Kedua, dia menambahkan, menjaga kredibilitas institusi keamanan dengan memastikan penanganan demo tidak represif berlebihan, karena eskalasi kekerasan justru menambah premi risiko.
Selain itu, paket stabilisasi makro BI sudah menurunkan suku bunga ke 5,00 persen per 20 Agustus untuk dorong permintaan domestik.
Tapi, stabilisasi rupiah harus ditopang koordinasi fiskal (menjaga defisit ≤3 persen PDB, memastikan pembiayaan aman)
"Confidence-building measures seperti mempercepat groundbreaking proyek FDI strategis, memberikan jaminan kelanjutan reformasi struktural, serta membuka dialog publik agar persepsi politik tidak memburuk," katanya.
Intinya, bukan dengan membatasi demo yang justru kontraproduktif, tapi mengelola akar keresahan rakyat sekaligus mengirim sinyal kredibilitas kebijakan.
TERPOPULER
