- Warga negara pembayar pajak dan diaspora Indonesia menyoroti kondisi terkini Tanah Air dengan prihatin.
- Protes warga justru direspons dengan dijogetin.
- Minta pemerintah perbaiki demokrasi.
Suara.com - Sebuah forum diskusi yang mengumpulkan para warga negara pembayar pajak dan diaspora Indonesia menyoroti kondisi terkini Tanah Air dengan nada keprihatinan mendalam. Mereka mendesak agar pemerintah mengambil langkah substantif untuk merespons ketidakpuasan publik dan memperbaiki demokrasi yang dinilai semakin tertutup.
Diskusi yang dipandu oleh mantan Komisioner KPK, Chandra Marta Hamzah, ini menghadirkan akademisi, aktivis, dan wartawan senior. Narasumber luring Shofwan Al Banna Choiruzzad (dosen HI UI) dan narasumber daring Anthony Paulo Sunjaya (akademisi di UNSW Sydney) kompak menyuarakan keprihatinan mereka.
Anthony Paulo Sunjaya, mewakili diaspora di Australia, menekankan pentingnya respons segera dari pemerintah. Ia mendesak pembentukan tim pencari fakta independen untuk menginvestigasi pelanggaran HAM yang terjadi di lapangan.
"Reaksinya jangan hanya bersifat reaktif, tapi harus substansial, menyentuh akar masalah," tegas Anthony pekan ini.
Ia dan para diaspora juga mendesak agar pemerintah menjauhi pendekatan militeristik dan intervensi aparat yang terlalu dalam dalam menangani isu keamanan, apalagi sampai mengarah ke Darurat Sipil.
Di Australia, muncul gerakan "Canberra Bergerak" sebagai bentuk frustrasi karena pemerintah dinilai tidak kunjung mengambil momentum untuk berbenah. Avina Nadhila, mahasiswi S3 di Australian National University, menyuarakan kekecewaan ini dengan keras.
"Masak rakyat harus ada yang mati terlebih dulu agar didengar? Maka, teruslah berisik agar didengar!" serunya.
Shofwan Al Banna Choiruzzad memaparkan bahwa kondisi dalam negeri saat ini ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian (uncertainty) dan anjloknya kepercayaan (trust) rakyat terhadap kinerja pengurus negara. Menurutnya, melemahnya institusi menyebabkan disfungsi mekanisme demokrasi.
"Disfungsi mekanisme demokrasi membuat suara rakyat jadi tidak lagi relevan. Alhasil, setiap muncul kekecewaan atau ketidakpuasan rakyat, alih-alih tidak punya kecakapan menanggapi, eh, malah dijogetin," sindir Shofwan, mengkritik respons pemerintah yang dianggap tidak serius.
Baca Juga: Ambang Batas Penghasilan Tak Kena Pajak Perlu Dinaikkan, Obati Daya Beli Menurun
Wartawan senior Budiman Tanuredjo menyoroti disfungsi instrumen demokrasi. Ia mengamati, hampir semua aparatus demokrasi seperti partai politik dan organisasi massa justru berdiam diri selama unjuk rasa. Ia menekankan perlunya konsolidasi semua tuntutan yang muncul, mulai dari "17+8" hingga Gerakan Nurani Bangsa.
Untuk menjawab krisis kepercayaan ini, Budiman dan narasumber lain mengusulkan solusi struktural: pembentukan tim atau 'komite reformasi' independen. Komite ini harus diisi oleh orang-orang dengan integritas tinggi dan memiliki otoritas kuat untuk mengawal tuntutan, mereformasi semua lini pemerintahan, serta bertindak sebagai tim pencari fakta.
Menutup diskusi, Chandra Marta Hamzah mengingatkan semua pihak di pemerintahan—legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk segera membenahi diri agar lebih profesional dan berintegritas.
"Cukup sudah yang kayak begitu. Mari koreksi total," pungkasnya.
