Kelima, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
Ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.
