Mahendra Siregar Heran Ada Pergadaian Ilegal di Dekat Kantor OJK

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan masih ada pergadaian yang tidak resmi di Indonesia. Sehingga, hal tersebut membuat resah masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pergadaian itu belum memiliki ijin resmi dari OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga merasa heran gadai ilegal ini memiliki lokasi yang dekat dengan kantor OJK.

"Gadai ilegal dua blok jaraknya dari kantor OJK. Mungkin mereka enggak tahu. Pertama itu kantor OJK untuk mendirikan di usaha pegadaian perlu izin jadi dia berdiri," ujarnya dalam peluncuran roadmap Pergadaian di Hotel Borubudur, Senin (13/10/2025).

Mahendra menduga, operasional pergadaian ilegal ini akibat ketidaktahuan izin mendirikan usaha. Fenomena ini, bilangnya. menunjukkan perlunya pengawasan dan penegakan aturan yang lebih kuat dari OJK di tingkat daerah.

"Teman-teman dari OJK, ya harus memasukkan itu dalam kerangka perizinan dan pengawasan yang baik. Karena bagaimanapun juga kalau bedanya hanya dua blok, nggak bisa yang itu disalahkan semata," bebernya.

Untuk itu, OJK meluncurkan roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030. Nantinya, roadmap ini memiliki peran industri pergadaian sebagai mitra pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun saat ini, pergadaian yang berizin di Indonesia ada sebanyak 214 pelaku usaha.

"OJK ya harus memasukkan itu dalam kerangka perizinan dan tentu pengawasan yang baik," katanya.

Mahendra menambahkan, terdapat lima strategi kunci dalam roadmap tersebut. Pertama penguatan permodalan, tata kelola, manajemen risiko, dan SDM. Kedua, penguatan pengawasan, pengaturan dan perizinan.

Ketiga, penguatan edukasi dan pelindungan konsumen. Keempat, pengembangan dan penguatan elemen ekosistem. Kelima, penguatan pengembangan produk/jasa, pasar, dan infrastruktur.

"Saya mengharapkan peluncuran roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025-2030 ini menegaskan kembali komitmen kita bersama untuk menjadikan pergadaian bukan sekedar penyedia pinjaman, tapi juga mitra pemberdayaan ekonomi rakyat," pungkasnya.