-
Government shutdown AS sebabkan ketidakpastian global dan regional.
-
Dampak turunannya memicu kenaikan yield dan pengangguran di sana.
-
Kondisi ini menular ke Indonesia melalui kurs dan instrumen pasar keuangan.
Suara.com - Penutupan pemerintahan atau Government shutdown Amerika Serikat (AS) diperkirakan berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Juli Budi Winantya menilai, government shutdown di negeri Paman Sam itu menyebabkan ketidakpastian global.
"Ketidakpastian global saat ini cukup tinggi, salah satunya dari AS. Kalau shutdown terjadi, dampaknya bisa ke defisit fiskal yang lebih besar," kata Juli di Bukittinggi, Sumatera Barat dikutip Suara.com pada Sabtu (25/10/2025).
![Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. [Shutterstock]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/01/20/80363-gedung-putih.jpg)
Disebutnya dampak turunannya bisa berpengaruh ke ekspektasi imbal hasil atau yield yang bisa memicu peningkatan pengangguran dan persepsi pasar.
"Kalau pengangguran naik, biasanya akan direspons melalui Fed Funds Rate. Dampaknya akan menular ke pasar keuangan global, termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lainnya," jelasnya.
"Jadi ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal AS, tapi respons kebijakan moneter AS juga ikut berpengaruh," sambungnya.
Sebagaimana diketahui, government shutdown atau penutupan pemerintahan di Amerika Serikat terjadi di Amerika Serita sejak 1 Oktober 2025 lalu, setelah Senat gagal meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Belanja tahunan pada Selasa (30/9) malam.
Politisi Partai Republik menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang menolak memberikan dukungan pada RUU tersebut. Sebaliknya, Demokrat balik menyalahkan kelompok konservatif itu.
Hasil voting menunjukkan 55 senator mendukung dan 45 menolak. Namun jumlah itu tetap kurang dari 60 suara yang dibutuhkan agar RUU bisa disahkan.
Baca Juga: Bank Indonesia Rayu Apple Adopsi Pembayaran QRIS Tap
Dampaknya, sejumlah kantor pelayanan publik, museum, serta taman nasional harus ditutup sementara. Pegawai federal yang dianggap non-esensial juga dirumahkan tanpa menerima gaji.
Meski begitu, instansi yang dinilai vital untuk keamanan masyarakat dan perlindungan aset tetap berfungsi seperti biasa.