Infografis
- Pemerintah Aceh melalui Juru Bicara MTA membantah tudingan Menteri Pertanian mengenai impor beras 250 ton dari Thailand di Sabang dianggap ilegal.
- BPKS memiliki regulasi khusus berlandaskan UU No. 11 Tahun 2006 terkait impor beras guna mengatasi tingginya harga di Sabang.
- Bea Cukai mengonfirmasi BPKS menerbitkan izin pemasukan barang tersebut, yang menunjukkan impor beras itu telah sesuai prosedur di KPBPB Sabang.
"Sebab UU itu tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sering ditelikung oleh kementerian-kementerian terkait," ucapnya.
Menurutnya, jika pemerintah pusat tidak mampu menjalankan regulasi sesuai kekhususan Aceh, lebih baik statusnya dikembalikan saja demi menghindari konflik berkepanjangan.
"Daripada menjadi sumber konflik antara daerah dan pusat, kita kembalikan saja undang-undang itu. Atau terapkan kawasan itu dengan merujuk kekhususan yang diatur dalam peraturan perundangan," kata Nasir.
Sementara Kanwil Bea Cukai Aceh, melalui Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Leni Rahmasari menegaskan tentang pemasukan beras ke Kota Sabang oleh PT Multazam Sabang Group.
Leni pada Senin (24/11/2025) menjelaskan, pemasukan beras ini telah memperoleh Surat Izin Pemasukan Barang ke Kawasan Sabang Nomor 513/PTSP-BPKS/21, yang diterbitkan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), pada 24 Oktober 2025.
“BPKS merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, yakni kawasan yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai,” terang Leni seperti dilansir dari Modus Aceh.
