- Kementan mengunggah dokumen bantuan pangan untuk korban bencana Sumatra senilai Rp75 miliar.
- Tapi dokumen itu buat netizen janggal, karena harga beras dibandrol Rp60 ribu per Kg.
- Dalam dokumen itu Kementan memberikan 13 jenis barang bantuan mulai dari beras, minyak goreng, susu, telur, obat-obatan, air mineral hingga kebutuhan harian lainnya.
Suara.com - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menghadapi sorotan publik setelah rincian bantuan pangan senilai Rp75,5 miliar untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beredar luas di media sosial.
Dokumen tersebut sebelumnya dipublikasikan melalui akun resmi Threads @kementerianpertanian pada 4 Desember 2025.
Dalam dokumen itu Kementan memberikan 13 jenis barang bantuan mulai dari beras, minyak goreng, susu, telur, obat-obatan, air mineral hingga kebutuhan harian lainnya. Namun publik menemukan kejanggalan pada salah satu komponen, yakni harga beras.
Dalam dokumen itu, poin nomor 2 mencantumkan beras satuan kilogram dengan volume 21.874 dan nilai Rp1.312.450.000. Perhitungan tersebut dianggap tidak masuk akal karena menunjukkan harga sekitar Rp60.000 per kilogram, atau sekitar Rp900.000 untuk 15 kilogram.
Tampilan foto dokumen itu pun viral di media sosial dan menyebabkan banyak pertanyaan di ruang publik. Salah satunya yang di posting ulang akun instagram @ngertisaham pada hari ini Senin (8/12/2025).
Seperti yang ditulis akun @ariefsiragilagustus_89 yang menulis : Beras apa harganya segitu?
Begitu juga dengan akun bernama @azisbin0214 yang menulis : Harga ini nggak masuk akal, jauh di atas HET beras premium manapun di Indonesia. Di tengah kesulitan bencana, mengapa dana rakyat digunakan dengan harga mark-up setinggi ini? Ini bukan lagi inefisiensi, ini dugaan kuat penyalahgunaan anggaran bantuan bencana. Siapa yang bertanggung jawab? nggak etis.
Ada juga yang menulis komentar bernada sarkas seperti akun @restipdh : Mungkin berasnya itu zuper premium, sekali makan gak bakal laper2 lagi dan bakal kenyang terus, makanya harganya segitu.
Unggahan tersebut memicu diskusi luas, termasuk desakan agar Kementan meninjau ulang data anggaran bantuan yang telah dipublikasikan. Kritik menguat karena publik menilai kementerian seharusnya memastikan akurasi harga, terlebih pembelian dalam jumlah besar biasanya mendapat harga lebih rendah. Warganet menilai kekeliruan publikasi data semacam ini dapat menimbulkan spekulasi negatif di tengah situasi bencana.
Baca Juga: Gubsu Bobby Nasution Bilang Kerugian Akibat Banjir-Longsor di Sumut Rp 9,98 Triliun
