ESDM: Rusia-Kanada Mau Bantu RI Bangun Pembakit Listrik Tenaga Nuklir

Suara.com - Pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia masih terus digodok pemerintah.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap telah ada sejumlah negara yang berminat membantu pengembangan PLTN di Indonesia, di antaranya Rusia hingga Kanada. 

Bersamaan dengan itu pemerintah juga tengah mempersiapkan Peraturan Presiden atau Perpres pembentukan Badan Pelaksana Pembangunan dan Pengoperasian PLTN atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagaimana diwajibkan Badan Energi Atom Internasional atau IAE. 

"Jadi untuk PLTN itu kan kita juga harus memenuhi persyaratan di IAEA. Jadi ini untuk rancangan keputusan Presidennya, ini kan sudah selesai harmonisasi dan juga ini dalam proses pengundangan," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Jumat (12/12/2025).

Selanjutnya, setelah Perpres pembentukan NEPIO rampung akan diajukan ke IAEA untuk meminta persetujuan. 

Di sisi lain, saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, Presiden Vladimir Putin  menyatakan komitmennya untuk membantu Indonesia dalam pengembangan PLTN. 

"Dari kunjungan Presiden kemarin,  salah satunya Rusia yang menawarkan," imbuhnya. .

Yuliot pun memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru untuk menentukan negara yang bakal dijadikan mitra dalam pengembangan PLTN. Pemerintah, katanya, memiliki sejumlah pertimbangan penting, di antaranya nilai investasi, output dan efisiensinya. 

"Jadi yang kita harapkan dengan adanya PLTN, harga pokok penjualan (HPP) listrik yang dijual ke PLN atau dibeli oleh PLN bisa lebih bersaing," tandasnya. 

Rencananya, operasional PLTN di Indonesia akan dimulai pada 2032.

Pemanfaatan energi nuklir menjadi bagian dari strategi menuju target Net Zero Emission (NZE) tahun 2060. 

Pengembangan energi nuklir di Indonesia telah dimulai sejak sejak 1960-an, ditandai dengan pembangunan tiga reaktor riset, yaitu Reaktor Triga di Bandung (2 MW), Reaktor Kartini di Yogyakarta (100 kW), dan Reaktor Serpong di Tangerang Selatan (30 MW). 

Adapun dasar hukum pengembangannya merujuk  pada UU Nomor 10 Tahun 1967 tentang Ketenaganukliran, RPJPN 2025–2045, serta PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.