Penyaluran KUR Perumahan Tembus Rp3,5 Triliun di Akhir 2025

Suara.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan capaian signifikan dalam pembiayaan sektor hunian di penghujung tahun 2025.

Berdasarkan data terbaru, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, yang juga dikenal sebagai Kredit Program Perumahan (KPP), tercatat telah menyentuh angka Rp3,5 triliun hingga posisi 16 Desember 2025.

Angka ini mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat dan pelaku usaha terhadap akses pembiayaan yang terjangkau untuk memperkuat ekosistem perumahan nasional.

Langkah ini menjadi salah satu pilar penting dalam mempercepat ketersediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menggerakkan roda ekonomi di sektor konstruksi dan perdagangan bahan bangunan.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati, memberikan rincian mendalam mengenai persebaran debitur yang memanfaatkan fasilitas kredit program ini.

Dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis (18/12), ia menjelaskan bahwa struktur penyaluran KPP terbagi ke dalam dua sisi utama, yakni sisi penyediaan (suplai) dan sisi permintaan (demand).

"Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur," ujar Sri Haryati, dikutip dari Antara.

Tingginya angka pada sisi permintaan menunjukkan bahwa banyak individu dan pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan finansial untuk memiliki atau mengelola bangunan yang juga berfungsi sebagai tempat usaha.

Sebaran debitur KPP ini masih didominasi oleh wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta.

KPP secara definisi merupakan instrumen pembiayaan yang bersifat strategis. Skema ini mencakup kredit pembiayaan modal kerja maupun investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik yang berbentuk individu perorangan maupun badan usaha.

Fokus utama dari KPP adalah menyokong tercapainya program-program prioritas pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Melalui skema ini, pemerintah berupaya memecah hambatan permodalan yang sering dialami oleh pengembang kecil maupun masyarakat yang ingin membangun kemandirian ekonomi melalui properti.

Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat struktur ekonomi kelas menengah yang banyak bergerak di sektor informal dan UMKM.

Dari perspektif penyediaan atau suplai, KPP menargetkan pelaku usaha yang menjadi motor penggerak pembangunan fisik perumahan. Pihak-pihak yang berhak menerima manfaat ini antara lain adalah pengembang perumahan skala UMKM, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, hingga pedagang bahan bangunan.

Pemanfaatan dana KPP di sisi suplai sangat krusial untuk menjaga ketersediaan stok rumah di pasar. Dana tersebut biasanya digunakan untuk:

Pembiayaan pengadaan atau penyediaan lahan untuk pembangunan kompleks hunian.
Pembelian material atau bahan bangunan dalam skala besar.
Pengadaan barang dan jasa yang mendukung proses konstruksi rumah secara menyeluruh.
Dengan adanya suntikan modal ini, pengembang lokal diharapkan dapat terus produktif meskipun tengah menghadapi fluktuasi harga material atau keterbatasan modal kerja awal.

## Sisi Permintaan: Kepemilikan Hunian Sekaligus Tempat Usaha
Sementara itu, pada sisi permintaan, program ini menjadi angin segar bagi individu perorangan yang masuk dalam kategori UMKM. KPP memfasilitasi mereka yang berkeinginan membeli rumah dengan fungsi ganda, yaitu sebagai tempat tinggal sekaligus ruang untuk menjalankan kegiatan usaha.

Pemanfaatan kredit di sisi ini jauh lebih fleksibel. Para debitur dapat menggunakan dana KPP untuk beberapa keperluan berikut:

Pembelian rumah baru yang akan dijadikan lokasi bisnis.

Pembangunan rumah dari awal di atas lahan milik pribadi.

Renovasi atau perbaikan rumah guna mendukung kelancaran operasional usaha.

Skema ini sangat relevan bagi generasi produktif di kota-kota besar yang banyak menjalankan bisnis rumahan, startup mikro, atau jasa kreatif yang tidak memerlukan kantor terpisah dari tempat tinggal.