Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah

Suara.com - Bencana besar yang melanda wilayah Sumatera pada 2025 bukan sekadar tragedi kemanusiaan, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi perekonomian nasional. 

Lembaga riset ekonomi CORE Indonesia menilai dampak bencana ini akan menekan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, sekaligus membuka kembali persoalan klasik: mahalnya biaya pemulihan akibat minimnya investasi pencegahan.

CORE Indonesia memperkirakan bencana Sumatera 2025 akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -0,02 persen. 

Tekanan tersebut berasal dari lumpuhnya aktivitas ekonomi di tiga provinsi terdampak—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—yang secara agregat menyumbang sekitar 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Tak hanya itu, 52 kabupaten dan kota yang terdampak langsung berkontribusi sekitar 5,9 persen PDB nasional, sehingga perlambatan di wilayah ini memiliki efek rambatan yang signifikan terhadap kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi tersebut membuat target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah untuk 2025 dan 2026 kian menantang.

CORE memproyeksikan Aceh akan menanggung dampak terdalam dengan koreksi pertumbuhan mencapai -0,44 persen, disusul Sumatera Barat -0,36 persen, dan Sumatera Utara -0,15 persen.

Dari sisi dunia usaha, tekanan bencana ini turut memangkas investasi dan penyerapan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor kunci. 

Konstruksi dan transportasi tercatat sebagai sektor yang paling tertekan, seiring rusaknya infrastruktur dan terhentinya mobilitas ekonomi.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Naik Didorong Pertumbuhan Ekonomi AS dan Kekhawatiran Risiko Pasokan

Ironisnya, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk pemulihan justru melonjak tajam. 

CORE memperkirakan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik mencapai sekitar Rp77,4 triliun. 

Angka ini mencapai 30 kali lipat dibandingkan biaya pencegahan yang diperkirakan hanya Rp2,6 triliun per tahun, termasuk untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.

Nilai tersebut belum memperhitungkan kerugian non-fisik, seperti terhentinya aktivitas ekonomi rumah tangga, trauma psikologis masyarakat, hingga ketertinggalan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.

Dengan kondisi fiskal daerah yang terbatas, CORE mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. 

Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 52 kabupaten/kota terdampak hanya sekitar Rp159,9 miliar, jauh di bawah kebutuhan pemulihan yang rata-rata mencapai Rp700 miliar per daerah.

Lebih dari itu, sekitar 63 persen daerah terdampak memiliki kapasitas fiskal rendah hingga sangat rendah, sehingga pembiayaan mandiri hampir mustahil dilakukan, bahkan dengan refocusing anggaran secara maksimal. 

Perbesar

Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal APBD dan APBN dinilai tidak cukup untuk menopang pembiayaan rehabilitasi secara menyeluruh.

Peningkatan status menjadi bencana nasional dinilai krusial untuk membuka akses pendanaan tambahan, termasuk bantuan internasional, guna mempercepat pemulihan ekonomi kawasan Sumatera.

Secara sektoral, CORE juga memperkirakan koreksi akan terjadi pada hampir seluruh sektor unggulan di tiga provinsi terdampak. 

Output sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di Aceh diproyeksikan turun -0,08 persen, di Sumatera Barat -0,09 persen, dan di Sumatera Utara sekitar -0,01 persen.

Sektor konstruksi menjadi yang paling terpukul, dengan potensi kontraksi mencapai -2 persen di Aceh, -1,3 persen di Sumatera Barat, dan -0,8 persen di Sumatera Utara. 

Sektor lain seperti transportasi, jasa keuangan, dan komunikasi juga diperkirakan mengalami pelemahan signifikan.

Bagi CORE, rangkaian dampak ini menegaskan satu kesimpulan penting: pertumbuhan ekonomi tanpa fondasi keberlanjutan hanya akan menghasilkan “PDB semu.” 

Tanpa reformasi struktural dalam tata kelola kehutanan, pengelolaan ekonomi ekstraktif, dan kebijakan lingkungan, pertumbuhan tinggi hanya bersifat jangka pendek.

Ketika bencana datang, biaya pemulihan yang harus ditanggung justru melonjak berkali lipat dan beban terberat kembali jatuh pada masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.