Penentuan Kuota BBM bagi SPBU Swasta, Ini Kata Wamen ESDM

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap perkembangan penetapan kuota BBM bagi operator SPBU swasta untuk tahun 2026.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyebut hingga saat ini, masing-masing operator SPBU swasta telah mengajukan kuota kebutuhan BBM.

"Itu SPBU swasta sudah mengajukan kuota untuk 2026. Seharusnya itu sudah tahap penyelesaian di Dirjen Migas (Kementerian ESDM)," kata Yuliot saat ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Jumat (2/1/2026).

Untuk penetapan kuota yang akan ditetapkan Kementerian ESDM, akan menyesuaikan angka penjualan masing-masing SPBU swasta pada 2025.

"Untuk tahun 2026 itu menyesuaikan dengan penjualan, ya kemudian itu juga ada asumsi kenaikan," ujar Yuliot.

Terkait dengan asumsi kenaikan penjualan itu, Kementerian ESDM masih menunggu data kenaikan penjualan operator SPBU swasta.

"Kami akan lihat terlebih dulu. Ini kan berapa realisasi penjualan tahun 2025 kan kita belum dapat. Ini lagi dikonsolidasikan sama Dirjen Migas," ujar Yuliot.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat terjadi dalam beberapa bulan terakhir, karena stok impor yang diberikan pemerintah habis seluruhnya.

Kementerian ESDM kemudian memberikan kuota tambahan sebesar 10 persen dari volume impor yang ditetapkan pada 2025.

Pada perjalanannya, kuota tambahan itu juga habis. Akhirnya, pemerintah mendorong badan usaha swasta menyerap impor BBM Pertamina melalui skema business to business atau B2B.

Sejumlah SPBU swasta sempat menolak, tapi akhirnya mereka sepakat membelinya.

Diawali oleh BP-AKR yang memasok sebanyak 100 ribu barel, kemudian disusul Vivo dan Shell dengan volume yang sama.

Total, Pertamina menyuplai BBM ke SPBU swasta sebanyak 430 ribu barel.