Inflasi Tinggi Mengancam di Awal 2026, Apa Dampaknya?

Suara.com - Indonesia harus menghadapi masalah ekonomi yang harus diwaspadai di tahun 2026. Salah satunya mengenai inflasi yang terus naik dan diperkirakan bakal melebihi perkiraan 2,5 persen plus minus satu persen.

Jika inflasi yang tinggi tidak bisa dikurangi maka menjadi mimpi buruk bagi perekonomian Indonesia. Tentunya, inflasi makin besar membuat masyarakat harus bersiap menerima kenyataan bahwa beberapa harga bahan barang dan pokok akan serba mahal.

Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dampaknya dan apa yang harus dilakukan pemerintah serta publik?

Apa itu inflasi?

Menurut Kemenkeu inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.

Lawan dari inflasi adalah deflasi. Kebalikan dari inflasi, deflasi adalah fenomena penurunan harga barang dan jasa karena beberapa faktor, termasuk berkurangnya daya beli akibat ekonomi yang melambat.

Inflasi di Indonesia

Pemerintah lewat Kementerian Keuanga dan Bank Indonesia setiap tahun menetapkan target inflasi. Untuk tahun 2024 -2027, inflasi ditargetkan di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen.

Di sepanjang tahun 2025 target ini memang tercapai, tetapi dengan beberapa catatan. Salah satunya pada Februari lalu, ketika yang terjadi adalah deflasi 0,09 persen. Ini adalah deflasi pertama dalam 25 tahun terakhir. Deflasi terjadi ketika masyarakat mau menyambut puasa Ramadan.

Baca Juga: Lumbung Mataram di Yogyakarta Dipuji Jadi Solusi Pasokan MBG, Redam Risiko Inflasi Pangan

Perbesar

Pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (UNAIR) Sri Herianingrum mengatakan gejala itu menunjukkan adanya penuruan daya beli di masyarakat, yang kemudian berlanjut hingga setidaknya Mei 2025.

Tetapi pada Desember kemarin inflasi kembali menunjukkan tanda-tanda naik. Berdasarkan data BPS, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2025 mencapai 2,92 persen yang hampir menyentuh level 3 persen. Apalagi, kelompok makanan, minuman, dan tembakau penyumbang terbesar inflasi dengan andil mencapai 0,48 persen.

Dengan angka ini maka awal tahun 2026 bisa saja membuat inflasi akan tinggi. Apalagi, setiap tahunnya inflasi selalu meningkat selama lima tahun terakhir.

Rinciannya, pada tahun 2020 inflasi sebesar 1,68 persen, lanjut 2021 sebesar 1,87 persen. Disusul tahun 2022, inflasi 5,51 persen mengalami kenaikan yang besar.

Namun, di tahun 2023 inflasi mengalami penurunan sebesar 2,61 persen. Lalu pada tahun 2024 sebesar 1,57 persen, sedangkan tahun 2025 mencapai 2,92 persen.

Tekanan Jelang Ramadan

Ekonom Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperingatakan tekanan inflasi akan masih berlanjut, khususnya inflasi pangan, hingga musim puncak Ramadan dan Idul Fitri. Tidak hanya itu, kenaikan harga bahan pokok juga akan terus tinggi selama musim panen utama pada April 2026 yang bisa membuat inflasi semakin besar.

"Kami juga mengantisipasi inflasi impor karena kenaikan harga emas global yang berkelanjutan di tengah ketegangan geopolitik global yang sedang berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda," katanya saat dihubungi suara.com.

Jika inflasi makin tinggi maka menyebabkan ruang gerak yang terbatas bagi Bank Indonesia. Salah satunya BI tidak akan melakukan perubahan pada Suku Bunga BI hingga pertengahan tahun 2026.

"Dari sisi pemerintah, kami berharap pemerintah akan terus mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan pangan selama musim puncak dan periode rawan banjir, serta menjaga stabilitas harga komoditas publik strategis dan tarif transportasi," bebernya.

Langkah Pemerintah

Dalam menghadapi lonjakan inflasi yang bisa saja terjadi di tahun 2026, Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah mengungkapkan akan mengambil langkah mitigasi.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Ramdan Denny mengatakan Bank Indonesia dan Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional menjaga inflasi agar tidak tinggi. Sehingga, dia meyakini bahwa inflasi akan tetap terkendali di tahun 2026.

"Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027," bebernya.

Selain itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede pun menyarankan agar BI dan pemerintah terus mendorong kebijakan yang lebih pro-pertumbuhan seperti mendongkrak daya beli peningkatan permintaan.

"Salah satunya mengoptimalkan program makan bergizi gratis juga berpotensi menjaga permintaan pangan tetap kuat sehingga membuat inflasi pangan lebih mudah bergejolak," bebernya.

Dia pun mengatakan kenaikan harga bahan pokok bisa mereda ketiga bergantung pada dua hal yang memicu lonjakan. Salah satunya pemulihan pasokan dan kelancaran distribusi pascabanjir di beberapa wilayah Indonesia, serta membaiknya faktor cuaca.

"Karena pemicunya banyak yang musiman dan gangguan pasokan, umumnya tekanan harga pangan akan mulai mereda setelah periode libur berlalu dan jalur distribusi pulih, tetapi risikonya bisa bertahan lebih lama bila cuaca ekstrem berlanjut dan kembali mengganggu pasokan," katanya.

Dia menambahkan langkah pemerintah agar inflasi 2026 tidak tinggi setiap bulan, kuncinya memperkecil gejolak pangan sejak hulu sampai hilir.

Selain itu, BI dan pemerintah haru memperkuat ketersediaan stok dan operasi pasar saat harga mulai naik, memperlancar distribusi antarwilayah terutama saat bencana, mempercepat respons logistik di daerah terdampak banjir, serta menata waktu dan besaran kebijakan yang memengaruhi harga yang diatur pemerintah agar tidak menumpuk pada bulan-bulan yang sama.

"Arah kebijakan ini relevan karena lonjakan Desember terbukti banyak dipicu gangguan pasokan dan distribusi pangan, sementara tekanan domestik 2026 juga bisa menguat dari sisi permintaan, sehingga pengendalian yang paling efektif adalah memastikan pasokan pangan stabil dan jalur distribusi tidak tersendat," tandasnya.