Penyaluran Beras SPHP Diperpanjang hingga Akhir Januari 2026

Suara.com - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi memperpanjang masa pendistribusian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun anggaran 2025 hingga 31 Januari 2026.

Langkah ini diambil sebagai strategi antisipatif untuk meredam fluktuasi harga komoditas pokok pasca-libur pergantian tahun sekaligus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengonfirmasi bahwa perpanjangan ini dimungkinkan berkat penggunaan skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

Kebijakan tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan guna menuntaskan target penyaluran yang belum rampung di akhir tahun sebelumnya.

Penggunaan skema RPATA merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA merupakan rekening khusus milik Bendahara Umum Negara yang berfungsi menampung dana untuk penyelesaian pekerjaan yang melampaui batas tahun anggaran.

Dengan skema ini, Bapanas dapat mengakselerasi sisa target SPHP beras tahun 2025 yang tercatat masih sekitar 697,1 ribu ton.

"Sisa target tersebut akan dioptimalkan penyalurannya agar instrumen stabilisasi tetap bekerja di lapangan sebelum program SPHP tahun 2026 dimulai," ujar Sarwo di Jakarta, Minggu (11/1/2026), dikutip via Antara.

Bapanas memastikan bahwa intervensi pasar melalui SPHP didukung oleh ketahanan stok yang sangat kuat. Hingga penghujung 2025, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 3,25 juta ton.

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa posisi stok saat ini jauh lebih kuat dibandingkan masa lampau.

Sebagai perbandingan, saat Indonesia meraih penghargaan dari FAO pada 1984, stok nasional hanya berada di angka 2 juta ton.

Dengan ketersediaan yang melimpah, pemerintah memperingatkan pelaku usaha agar tidak menaikkan harga melebihi ketentuan yang berlaku.

Penyaluran beras SPHP akan tetap melalui jalur-jalur strategis guna menyentuh langsung konsumen akhir, di antaranya:

• Koperasi Desa Merah Putih
• Pasar Rakyat dan Ritel Modern
• Gerakan Pangan Murah (GPM)

Selain beras SPHP, skema RPATA juga diaplikasikan pada bantuan pangan tahap kedua tahun 2025 berupa beras dan minyak goreng.

Hingga 9 Januari 2026, Bulog tercatat telah mendistribusikan 351,6 ribu ton beras dan 70,3 juta liter minyak goreng kepada 17,582 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Adapun untuk program SPHP tahun anggaran 2026, pemerintah telah menyepakati target penyaluran sebesar 1,5 juta ton berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas pada Desember lalu.

Program baru ini diproyeksikan mulai berjalan efektif pada 1 Februari 2026, segera setelah masa perpanjangan program 2025 berakhir.