Harga Beras SPHP Semua Wilayah Rp 12.500 per Kg, Pengecer Untung?

Suara.com - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan para pengecer beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan tetap untung, jika menjual satu harga Rp 12.500 per kilogram (kg).

Ia menjelaskan, Bulog akan mematok harga yang sama untuk beras keluar gudang di seluruh daerah sebesar Rp 11.000 per kg. Sehingga, para pengecer tetap mendapatkan selisih harga keuntungan sebesar Rp 1.500.

"Jadi Rp 11.000 nanti di Sabang. Rp 11.000 di Jawa, Rp 11.000 di Kalimantan, Rp 11.000 di Sulawesi, Maluku sampai Papua Itu harga Rp 11.000 keluar dari gudang. Tapi untuk harga ecerannya tetap mengikuti harga eceran tertinggi Yaitu 12.500," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (12/1/2025).

Rizal menuturkan, harga beras ini sangat murah, dibandingkan harga beras yang sejenis seperti beras medium mencapai Rp 16.000 per kg.

"Cukup murah. Sedangkan biasanya kan beras medium itu di Papua rata-rata udah diatas kepala Rp 15.000 bahkan Rp 16.000. Nah sekarang menjadi Rp 12.500," katanya.

Akan tetapi, Rizal belum memastikan, kapan kebijakan beras SPHP stu harga ini berlakukan. Sebab, Bulog saat ini hanya menunggu perintah dari Pemerintah, serta kenaikan margin fee yang sebesar 7 persen.

"Tapi pada dasarnya Bapak Presiden setuju, Bapak Menko setuju, Bapak Menteri Pertanian setuju. Konsep tersebut Nanti tinggal kita tinggal mengarah menunggu. Marginnya kan belum turun nih. Duitnya kan untuk subsidi silangnya kan belum bisa Kan tunggu anggarannya dulu," imbuhnya.

Tanggung Biaya Transportasi

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan sama diseluruh wilayah Indonesia atau dengan kata lain satu harga. Beras SPHP akan diberlakukan sama sebesar Rp 12.500 per kilogram (kg).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan harga beras SPHP ini sama seperti harga BBM pertalite yang dipatok juga sama seluruh Indonesia.

"Kita ingin harga beras itu sama dengan yang lain, satu harga, seperti bensin. Apakah di Pulau Jawa, luar Jawa, harganya sama," jelasnya.

Zulhas menuturkan, untuk bisa mencapai itu pemerintah akan menanggung biaya transportasi dalam distribusi beras SPHP. Dia menargetkan, harga beras satu harga ini akan berlaku pada 2026 ini.

"Nah ini kita akan usahakan di tahun 2026 ini, beras satu harga dimanapun berada. Jangan sampai misalnya Indonesia Timur membayar lebih mahal," ucapnya.