Ponzi Berkedok Syariah, OJK dan PPATK Jelaskan Kasus Fraud Pinjol Dana Syariah Indonesia

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelaskan kasus fraud pinjol PT Dana Syariah Indonesia (DSI) di Komisi III DPR pada Kamis (15/1/2026).

OJK dalam laporannya mengungkapkan dana lender yang masih tersangkut di DSI berjumlah Rp1,4 triliun. Sementara PPATK membuka fakta aliran dana DSI yang mencurigakan, serta menekankan bahwa DSI melakukan praktik skema ponzi berkedok syariah.

Dalam pertemuan itu, OJK menjelaskan sudah melaporkan informasi mengenai gagal bayar yang dialami lender PT Dana Syariah Indonesia (DSI) ke Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman OJK dipanggil oleh Presiden Prabowo lewat asisten khusus untuk melaporkan kasus fraud DSI.

"Kami juga sudah melaporkan ke istana juga karena kami dipanggil asisten khusus presiden mengenai hal ini juga,” kata Agusman dalam Rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Agusman juga telah melaporkan kasus ini kepada Komisi XI DPR RI. Dia pun menambahkan bahwa kasus gagal bayar ini juga diawasi oleh PPATK dan Bareskrim dalam menyelesaikan pencairan uang lender.

“Kami juga sudah menjelaskan di Komisi XI (terkait) masalah ini,” katanya.

OJK Lacak Aset DSI

Sebelumnya Agusman pada awal pekan ini membeberkan OJK terus melakukan penelusuran aset dan underlying pendanaan DSI dalam rangka pemeriksaan khusus yang saat ini masih berjalan untuk memastikan kelengkapan data dan informasi.

Berdasarkan pemantauan terhadap upaya pengembalian dana lender, menurut Agusman, saat ini DSI tengah berupaya untuk menginventarisasi aset-aset yang dikuasai untuk digunakan sebagai sumber pengembalian dana lender.

Sejak 2 Desember 2025, DSI berada dalam status pengawasan khusus. Agusman menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus masih berlangsung, termasuk pendalaman transaksi dan kepatuhan terhadap ketentuan.

OJK sebelumnya telah mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda dan pembatasan kegiatan usaha terkait dengan pelanggaran ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pindar sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 40 Tahun 2024.

OJK juga telah memfasilitasi pertemuan berkala antara manajemen DSI dan perwakilan lender sejak Oktober 2025 sebagai bagian dari pelindungan konsumen, dan proses komunikasi tersebut terus dimonitor.

Skema Ponzi Berkedok Syariah

Pada kesempatan yang sama PPATK melaporkan telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia (DSI), sebagai tindak lanjut permintaan OJK.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening tersebut senilai Rp4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp4 miliar,” ujar Danang.

Sepanjang periode 2021-2025, Danang melaporkan bahwa DSI telah menghimpun dana lender mencapai Rp7,48 triliun, yang mana sebesar Rp6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.

“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ujar Danang.

Pihaknya menduga selisih dana tersebut dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan DSI mencapai Rp796 miliar dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya sebesar Rp218 miliar.

Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan sebesar Rp167 miliar.

“Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut (DSI),” ujar Danang.

Lebih lanjut, Danang menilai skema bisnis yang dijalankan oleh DSI merupakan skema ponzi berkedok syariah

"Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," tegas Danang.