- KLH menggugat enam perusahaan secara perdata pada 15 Januari 2026 senilai Rp4,8 triliun akibat kerusakan lingkungan di sekitar Batang Toru, Tapanuli.
- Aktivitas enam perusahaan di sekitar aliran Sungai Batang Toru menyebabkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.
- Gugatan ini bertujuan mendesak mitigasi risiko bencana ekologis serta memulihkan fungsi lingkungan yang telah hilang bagi masyarakat.
Suara.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengumumkan enam perusahaan yang digugat secara perdata karena diyakini memperparah banjir Sumatera pada akhir 2025 kemarin. Enam perusahaan itu beroperasi di Tapanuli, Sumatera Utara di sekitar aliran sungai Batang Toru.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangannya Jumat (16/1/2026) mengatakan enam perusahaan itu adalah PT NSHE, PT AR, PT TPL, PT PN, PT MST, dan PT TBS. Enam perusahaan ini digugat perdata dengan nilai Rp4,8 triliun.
Jika melihat inisial perusahaan-perusahaan itu, sangat mirip dengan beberapa perusahaan yang dipanggil KLH pada Desember 2025 kemarin yakni PT Agincourt Resources (AR), PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Multi Sibolga Timber (MST), PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN) dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE).
PT Agincourt Resources, yang mengeruk tambang emas Martabe di Batang Toru, Tapanuli Selatan - dikuasai secara mayoritas oleh PT Danusa Tambang Nusantara. Danusa sendiri dipegang sahamnya oleh dua anak usaha Astra International (ASII) yakni PT United Tractors Tbk (UNTR) dan oleh PT Pamapersada Nusantara.
Sementara TPL santer terdengar belakangan setelah mantan Menteri Koordinator bindang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini dengan tegas membantah memiliki saham di dalam perusahaan itu.
Baik PT AR maupun TPL sudah diperintahkan untuk berhenti beroperasi pada Desember lalu oleh KLH.
"Perusakan lingkungan yang terjadi telah membawa dampak besar bagi masyarakat, fungsi lingkungan hidup yang hilang, mata pencaharian yang terputus, dan rasa aman yang terganggu akibat ancaman bencana ekologis. Negara tidak boleh diam ketika lingkungan rusak dan rakyat harus menanggung akibatnya sendirian," kata Menteri Hanif.
KLH mendaftarkan gugatan terhadap 6 perusahaan itu pada Kamis (15/1/2026) secara serentak melalui Pengadilan Negeri (PN) Kota Medan untuk dua perusahaan, PN Jakarta Pusat untuk satu perusahaan, dan PN Jakarta Selatan untuk tiga perusahaan lainnya.
Berdasarkan hasil pengawasan lapangan dan kajian teknis mendalam, aktivitas keenam perusahaan tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup seluas 2.516,39 hektare.
Atas kerusakan tersebut, KLH/BPLH melayangkan gugatan total sebesar Rp4.843.232.560.026,00. Nilai fantastis itu mencakup komponen kerugian lingkungan hidup sebesar Rp4.657.378.770.276 dan biaya pemulihan ekosistem senilai Rp178.481.212.250 guna memastikan lingkungan yang rusak dapat dikembalikan fungsinya bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Menteri Hanif juga menyatakan bahwa dalam proses pengajuan gugatan didasarkan fakta lapangan serta hasil analisa dari para pakar.
"Ini adalah pesan kuat bahwa penegakan hukum lingkungan di bawah KLH/BPLH tidak akan mengenal kompromi demi menjamin hak konstitusional setiap warga atas lingkungan yang baik dan sehat," jelas Menteri Hanif.
Deputi Penegakan Hukum Lingkungan KLH/BPLH, Rizal Irawan dalam pernyataan serupa menyebut pendaftaran gugatan itu didasarkan pada mandat Pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang mengedepankan asas tanggung jawab negara, kelestarian, kehati-hatian, hingga asas pencemar membayar.
Langkah itu bukan sekadar tuntutan ganti rugi materiil, melainkan upaya mendesak untuk memitigasi risiko bencana banjir dan longsor yang kini mengancam warga di sepanjang DAS Batang Toru dan DAS Garoga akibat hilangnya daya dukung lingkungan.
TERPOPULER
