Purbaya Sesumbar Tak Akan Peras BI Meski Keponakan Prabowo Jadi Calon Deputi Gubernur

Baca 10 detik

Menkeu Purbaya menyatakan Pemerintah tidak akan memeras Bank Indonesia untuk membiayai program pembangunan, menjaga independensi Bank Sentral.
Pengajuan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI telah memenuhi syarat, termasuk pengunduran diri dari keanggotaan Partai Gerindra.
Deputi Gubernur BI Juda Agung mengajukan pengunduran diri efektif 13 Januari 2026, dan Gubernur BI telah merekomendasikan calon pengganti.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim kalau Pemerintah tak akan memeras Bank Indonesia di tengah isu Thomas Djiwandono menjadi calon Deputi Gubernur BI.

Tanggapan Menkeu Purbaya terlontar usai muncul isu pertukaran jabatan Thomas Djiwandono selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) ke Deputi Gubernur BI. Lebih lagi Thomas adalah keponakan Presiden RI Prabowo Subianto, yang dikhawatirkan menghilangkan independensi BI.

"Dalam pengertian saya enggak akan meras Bank Sentral untuk biayai program pembangunan kita," kata Purbaya usai ditemui di kawasan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dikutip Rabu (21/1/2026).

Bendahara Negara juga menanggapi soal masuknya Thomas ke BI yang dikhawatirkan untuk membantu program-program prioritas Pemerintah. Ia menegaskan kalau anggaran itu bersifat terbuka dan mempersilakan publik untuk mengkritik jika tak sesuai.

"Kan bisa kelihatan sama publik. Kalau diituin publik bisa lihat langsung bisa kritik. Saya juga enggak butuh uang mereka, saya kaya. Kenapa gue mesti minta uang mereka kebanyakan?" kelakar Purbaya.

Purbaya juga mencontohkan kalau program prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 335 triliun tahun ini sudah cukup. Walhasil ia tak akan meminta BI untuk menambah anggaran MBG.

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (18/7/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

"MBG kan cukup. Tahun lalu saja cukup. Sekarang kan Rp 335 triliun, itu pun ada desain di anggarannya. Harusnya cukup. Saya enggak perlu uang Bank Sentral untuk itu. Jadi kita akan jaga independensi Bank Sentral dengan Pemerintah semaksimal mungkin," paparnya.

Berbeda halnya ketika kondisi krisis seperti Purbaya contohkan kala Covid-19. Saat itu otoritas fiskal dan moneter harus menyamakan kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi.

"Kalau waktu 2020 kan ada krisis yang besar sekali. Sehingga harus disamakan kebijakannya. Kalau sekarang enggak," jelasnya.

Sementara itu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pengajuan nama Thomas Djiwandono sebagai kandidat calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) telah memenuhi syarat.

Salah satu syarat krusial yang telah dipenuhi adalah pengunduran dirinya dari keanggotaan Partai Gerindra.

"Pada saat dicalonkan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, sudah mengundurkan diri dari keanggotaan partai," kata Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di Jakarta, pada Selasa (20/1/2026).

Penegasan ini disampaikannya untuk menanggapi sorotan publik mengenai status Thomas Djiwandono yang sebelumnya dikenal sebagai kader Partai Gerindra.

Di sisi lain Bank Indonesia (BI) buka suara mengenai informasi pengunduran diri Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dari jabatannya sejak 13 Januari 2025.

Dalam hal ini, Direktur Komunikasi BI Denny Prakoso mengatakan Gubernur BI Perry Warjiyo pun telah mengajukan rekomendasi calon pengganti Juda Agung