IMF Ramal Ekonomi RI Hanya 5,1 Persen, BI Siapkan Strategi Ini

Suara.com - Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen di tahun 2026.

Proyeksi tersebut direvisi naik 0,2 poin persentase dibandingkan dengan perkiraan IMF pada Oktober 2025.

Capaian tersebut didukung oleh kerangka kebijakan yang solid, stabilitas makroekonomi yang terjaga, serta komitmen terhadap pertumbuhan inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Komitmen otoritas terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati, reformasi struktural yang terarah, serta penguatan sinergi kebijakan menjadi fondasi utama bagi ketahanan ekonomi Indonesia.

Pertama, IMF menilai keberhasilan menjaga inflasi terjaga dalam kisaran sasaran, serta mencatat bahwa pelonggaran kebijakan moneter hingga 2025 diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kedua, IMF mengapresiasi kemajuan pendalaman pasar keuangan dan penguatan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Ketiga, ketahanan sektor keuangan juga dinilai tetap terjaga baik, didukung oleh penguatan kerangka regulasi dan pengawasan, serta pengembangan sektor keuangan.

Keempat, di sisi fiskal, IMF menyoroti komitmen otoritas dalam menerapkan kebijakan fiskal yang berhati-hati dengan dukungan aturan fiskal yang kredibel.

Kelima, agenda reformasi struktural menuju status negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Meski demikian, IMF mencermati sejumlah risiko global yang perlu diwaspadai, antara lain guncangan akibat ketegangan perdagangan global, dinamika ketidakpastian ekonomi dunia, serta volatilitas pasar keuangan global.

Dalam laporan IMF, Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia tersebut.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Ramdan Denny, mengatakan proyeksi positif IMF tersebut sejalan dengan asesmen Bank Indonesia yang memperkirakan perekonomian Indonesia akan tetap tumbuh baik, didukung akselerasi reformasi struktural.

"Bank Indonesia bersama Pemerintah dan otoritas terkait akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mempercepat reformasi struktural strategis, serta mempererat koordinasi kebijakan sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan akseleratif," jelasnya dalam siaran perse yang diterima di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Meski demikian, IMF mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai sejumlah risiko dari dalam negeri, terutama yang berkaitan dengan arah kebijakan belanja negara dan pelaksanaan program-program pemerintah.

”Perubahan kebijakan besar, jika tidak diimplementasikan dengan pengamanan yang cukup kuat, dapat meningkatkan kerentanan,” tulis IMF dalam laporannya.