Merger Grab - GoTo Tersandung Saham Telkomsel, KPPU Belum Terima Notifikasi

Suara.com - Rencana Grab untuk mengakuisisi GoTo tersandung saham Telkomsel, demikian diwartakan Bloomberg pada akhir pekan kemarin. Beberapa sumber menyebutkan, anak usaha Telkom itu enggan melepas sahamnya, yang sekitar 2 persen, di GoTo dengan harga murah.

Telkomsel dilaporkan enggan menjual sahamnya pada valuasi yang mendekati harga pasar saat ini, karena investasi awal dilakukan pada harga yang jauh lebih tinggi, kata para sumber yang identitasnya dirahasiakan.

Ada kekhawatiran akan adanya jerat hukum jika Telkomsel menjual sahamnya di Goto yang kini harganya sekitar Rp 60 per lembar. Adapun total investasi Telkomsel saat itu mencapai Rp6,4 triliun.

Telkomsel sendiri belum memberikan komentar terkait informasi ini. Sementara GoTo dan Grab juga sejauh ini masih membantah adanya rencana merger atau akuisisi.

KPPU Belum Terima Notifikasi

Sementara itu pada Senin (26/1/2026) Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Eugenia Mardanugraha mengungkapkan Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia belum memberikan notifikasi terkait isu rencana merger.

“Belum, belum (ada notifikasi). Di media kan masih naik-turun terus, ya (kabar rencana merger). Di KPPU belum ada notifikasi, ya,” kata Eugenia saat ditemui di Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengatakan sistem pengawasan merger di Indonesia saat ini masih bersifat post merger notification atau pemberitahuan wajib pascatransaksi. Hal ini, lanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Saya rasa, mungkin nanti ya, karena sekarang kan undang-undangnya itu masih post-notifikasi ya, jadi setelah mereka itu merger, baru melakukan notifikasi,” ujar Eugenia.

Ia menambahkan, pihaknya sangat terbuka jika kedua perusahaan teknologi itu ingin melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum memutuskan merger.

“Sebelumnya juga bisa konsultasi dengan KPPU. Kalau perusahaan-perusahaan lain yang mau merger, itu biasanya datang ke KPPU dulu untuk melakukan konsultasi,” katanya.

Mengenai potensi penguasaan pasar oleh satu pihak saja imbas dari merger ini, Eugenia mengingatkan perusahaan-perusahaan yang berencana melakukan merger untuk memperhatikan regulasi persaingan usaha yang sesuai.

Selain itu, ia juga memastikan KPPU akan lebih intensif untuk melakukan pengawasan, bahkan ketika merger kedua aplikator layanan transportasi daring terbesar di Indonesia itu benar terjadi.

“Dengan adanya merger ini, intensitas pengawasan KPPU kepada perusahaan hasil merger itu jadi semakin besar. Jadi, kalau dia itu melakukan sedikit saja pelanggaran, atau kalau dari sisi kesejahteraan, kalau pengemudinya itu menurun kesejahteraannya, itu KPPU akan lebih cepat melihat,” kata Eugenia.

“Jadi, pengawasan yang dilakukan KPPU tentu pasti lebih intensif dibandingkan dengan sebelum merger kepada perusahaan yang menguasai marketshare besar ini,” ujarnya menambahkan.