Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI, Apa yang Terjadi saat Independensi Bank Sentral Hilang?

Suara.com - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah resmi dipilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR pada Senin sore (26/1/2026). Terpilihnya Thomas membangkitkan pertanyaan tentang independensi BI, seperti yang diatur undang-undang, ke depannya.

Betapa tidak. Thomas diketahui adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga lama berkiprah di Partai Gerindra, meski mengaku telah keluar dari partai yang didirikan Prabowo itu sejak akhir tahun lalu.

Sementara sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali diubah termasuk dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), BI ditetapkan sebagai lembaga independen yang lepas dari intervensi politik, termasuk dari pemerintah.

Lalu mengapa BI atau bank sentral harus independen? Apakah Thomas akan membuat BI keluar dari jalur dan apa dampaknya ke depan?

Mengapa BI Independen?

UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK memberikan status dan kedudukan independen bagi BI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independen di sini bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UU di atas. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas BI dan BI wajib menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.

Ada beberapa alasan mengapa BI sebagai bank sentral harus independen. Pertama para ekonom sepakat, masuknya kepentingan politik dalam kebijakan moneter dan keuangan akan merusak stabilitas ekonomi. Kepentingan politik yang jangka pendek tak sejalan dengan kepentingan ekonomi yang jangka panjang.

Kedua, independensi penting menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Kebijakan seperti suku bunga, misalnya, harus diambil berdasarkan fakta dan data yang benar dan bukan karena ambisi politik.

Baca Juga: Jaga Independensi BI, Thomas Djiwandono Tunjukkan Surat Mundur Dari Gerindra

Jika politik atau pemerintah ikut campur, maka kebijakan yang diambil akan tidak kredibel dan kepercayaan terhadap sektor keuangan akan turun serta pasar akan ditinggal para investor.

Perbesar

BI Mau Dibawa ke Mana?

Thomas sendiri dalam paparannya di uji kepatutan dan kelayakan bersama Komisi XI DPR mengatakan berkomitmen menjaga independensi BI. Ia mengaku sudah mengundurkan diri dari Gerindra per 31 Desember 2025, setelah belasan tahun mengabdi di partai yang didirikan pamannya, Prabowo Subianto.

"Ini adalah komitmen saya terhadap independensi Bank Indonesia dan kedua adalah rasa profesionalisme saya," kata Thomas di hadapan DPR.

Tapi menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Thomas bisa mengancam independensi BI. Utamanya yakni karena dia adalah orang dekat dari Presiden Prabowo itu sendiri.

"Bagaimana independensi dari Bank Indonesia ketika salah satu dari deputi gubernurnya nanti kalau nanti terpilih adalah orang terdekat presiden?" katanya kepada Suara.com, Senin (26/1/2026).

Dijelaskan Faisal, otoritas moneter berkaitan erat dengan kepercayaan banyak pihak seperti investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga kredibilitas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tentu amat penting. 

"Permasalahan ini bukan hanya permasalahan kompetensi individu tapi posisi dan kedekatan dengan pengambil keputusan di eksekutif tertinggi. Sehingga dalam kasus ini semestinya independensi mestinya dijaga," beber dia.

Begitu pula dengan Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios). Ia menilai Thomas tidak layak mengelola BI dan menduga keponakan Prabowo itu adalah perpanjangan tangan istana.

"Thomas mengurus fiskal dan terbukti gagal, defisit melebar. Namun didorong untuk menduduki posisi Deputi Gubernur BI. Jelas pemikiran yang tidak logis, hanya kepentingan pribadi dan partai Gerindra saja yang membenarkan hal tersebut," cecar dia.

Ia menegaskan sektor moneter adalah benteng terakhir perekonomian nasional. Apabila sektor fiskal berkinerja buruk, maka sektor moneter bisa menopang.

"Tapi saya khawatir masuknya Tommy ke BI bisa merusak tatanan sistem moneter yang sudah kita bangun selama ini. Sektor fiskal rusak, sektor moneter rusak, krisis akan mengintai," imbuhnya.

Apa Yang Terjadi Jika Independensi BI Hilang?

Huda menyatakan tergerusnya independesi BI bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Mulai dari kurs rupiah yang semakin loyo, hingga inflasi pada barang impor.

"Seperti sekarang ini di mana rupiah terus melemah yang salah satu faktornya adalah isu masuknya Tommy ke BI. Harga barang-barang yang berbahan baku impor akan meningkat. Menjadi beban lagi bagi masyarakat secara langsung karena harga barang akan meningkat," kata dia.

Sementara menurut Faisal fungsi BI sebagai pengerem, untuk stabilitas dan penyeimbang dari kebijakan pemerintah akan hilang, terutama yang berkaitan dengan pengendalian inflasi dan pengendalian nilai tukar.

"Nah apalagi juga akhir-akhir ini kita menghadapi tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang relatif lebih besar. Sehingga hal-hal seperti ini harus ditangani secara serius," terang Faisal.

Thomas sendiri, saat ditanya terkait independesi dan profesionalitasnya di DPR, berusaha menyakinkan dengan mengatakan bahwa ia bakal bekerja keras. Ia mengaku keraguan pada dirinya juga pernah dirasakan saat ia ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Tetapi keraguan itu ia jawab dengan kerja keras.

"Sama saja seperti waktu saya masuk Kemenkeu. Sentimen pasar itu harus dilawan dengan fakta, dengan saya kerja sekuat tenaga, seperti yang saya lakukan di Kemenkeu," kata Thomas.