- Indonesia, pasar halal terbesar, masih sangat bergantung pada impor bahan pangan halal seperti beras dan daging.
- Ketergantungan impor ini menunjukkan kegagalan dalam mengembangkan industri halal nasional dari hulu sampai hilir.
- Ekonomi syariah perlu diintegrasikan dalam pembangunan berkelanjutan melalui instrumen keuangan syariah untuk keadilan sosial.
Suara.com - Indonesia selama ini dikenal sebagai pasar halal terbesar di dunia. Dengan populasi Muslim dominan dan konsumsi domestik yang besar, posisi Indonesia di jajaran 10 besar ekonomi syariah global dinilai seharusnya menjadi modal kuat untuk membangun industri halal nasional.
Namun kenyataannya, rantai pasok halal Indonesia masih bergantung pada negara lain. Isu tersebut mencuat dalam International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026 di Jakarta.
Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono, secara terbuka mengkritik kondisi tersebut. Ia menilai, ketergantungan impor pangan halal menunjukkan Indonesia belum berhasil mengembangkan industri halal dari hulu ke hilir.
“Bayangkan, hampir 300 ribu jamaah haji dan hampir 2 juta jamaah umrah kita. Berasnya dari Thailand dan Vietnam. Daging dan ayamnya dari Brasil. Ini tantangan besar bagi kita,” ujar Nono dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).
Menurutnya, ketimpangan itu mencerminkan lemahnya industrialisasi halal domestik.
Ia mencontohkan Brasil yang meski populasi Muslimnya di bawah satu persen, justru mampu membangun industri pakan dan daging halal besar serta menembus pasar Timur Tengah.
“Kalau negara minoritas Muslim saja bisa, mengapa kita yang mayoritas tidak?” ujarnya.
Dalam forum tersebut, ekonomi syariah juga dikaitkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Prinsip ekonomi Islam harusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
Nono menilai, konsep keadilan sosial, distribusi kekayaan merata, serta kemaslahatan dalam ekonomi syariah selaras dengan 17 tujuan SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga aksi iklim.
Ia menyebut, instrumen keuangan syariah seperti zakat produktif, wakaf sosial, dan green sukuk memiliki potensi besar untuk mendorong pembiayaan pembangunan sekaligus memperluas inklusi ekonomi nasional.
“Dunia usaha tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan. Kita harus memastikan pembangunan berdampak sosial jangka panjang dan berlandaskan tata kelola yang baik,” kata Nono.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.
“Kita membutuhkan pendekatan lintas sektor. Riset akademik harus bertemu implementasi bisnis, dan kebijakan publik harus mendorong inovasi berkelanjutan,” pungkasnya.
TERPOPULER
