Impor Energi dari AS, CORE: Ini Bertentangan dengan Kemandirian Energi

Suara.com - Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai bahwa kewajiban Indonesia mengimpor produk energi senilai USD 15 miliar dari Amerika Serikat dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) bertolak belakang dengan agenda swasembada energi yang selama ini digencarkan pemerintah.

"Jadi jelas semua permintaan dari Amerika Serikat dalam renegosiasi ini kan bertentangan sama agenda nasional ya. Pertama tadi yang disebutkan, agenda kemendiraan energi," kata Faisal saat dihubungi Suara.com pada Jumat (20/2/2026). 

Pembelian produk energi dari AS menjadi salah satu poin kesepakatan. Adapun produk energi yang harus diimpor dari negeri Paman Sam tersebut di antaranya batu bara metalurgi, LPG, minyak mentah hingga bensin olahan. 

Sejumlah produk energi yang harus dibeli tersebut menurutnya tidak sejalan dengan beberapa upaya yang dilakukan Kementerian ESDM guna menekan ketergantungan terhadap impor seperti penyetopan impor solar pada April 2026 hingga penerapan mandatori biodiesel dan bioetanol. 

"Nah tapi ini tentu saja akan tertahan,  karena sebagai dari kesepakatan dagang ini kita diharuskan membeli crude oil dan juga bensin olahan dari Amerika. Nah berarti yang harus kita perlu lakukan ini adalah penyesuaian dalam hal kebutuhan impor kita," kata Faisal. 

Alhasil, sejumlah agenda pemerintah untuk mencapai swasembada energi akan berubah. 

"Berarti harus ada perubahan-perubahan lagi karena ini sudah ditandatangani. Artinya jelas kita dalam konteks ini ada kerugian yang kita tanggung, tinggal bagaimana kemudian kita memitigasi, meminimalisir resikonya," tuturnya. 

Faisal juga menyebut bahwa perjanjian dagang tersebut akan berdampak terhadap berkurangnya volume BBM dari negara-negara yang selama ini menjadi pemasok minyak  ke Indonesia. 

"Nah cuma kan untuk mengubah itu juga tidak mudah dalam waktu singkat karena kita terlibat kontrak juga dengan negara-negara yang selama ini kita menjadi dimana kita mengimpor minyak tersebut," jelasnya. 

Di samping itu yang perlu dipastikan harga BBM yang ditetapkan AS kepada Indonesia, apakah lebih murah atau lebih mahal. 

"Nah kalau dia seandainya membeli price yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk produk minyaknya itu mahal berartikan rugi di kita," ujarnya. 

"Karena berarti kita secara volume mungkin bisa kita atur tidak lebih besar  impornya,  tapi secara harga, secara nilai jadinya akan lebih mahal, lebih tinggi nilai impornya. Nah ini yang perlu diwaspadai," sambugnya. 

Terpisah Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia menegaskan Meski harus mengimpor produk energi dari AS, Anggia memastikan bahwa sejumlah program swasembada energi tetap berjalan.  Salah satunya penghentian impor solar pada 2026. 

"Tapi tidak melepaskan bahwa kita tetap harus mengedepankan  kemandirian energi kita dalam hal yang komitmen Pak Menteri untuk stop impor solar dan lainnya tetap jalan. Ini satu hal yang berbeda, karena kesepakatan untuk perdagangan antara kita dengan Amerika," pungkasnya.