- Disiplin fiskal adalah fondasi utama cegah krisis, namun bukan jaminan negara jadi maju.
- Selain jaga APBN, negara butuh reformasi hukum dan pasar kerja untuk tumbuh berkelanjutan.
- Kebijakan berbasis data jadi kunci menteri keuangan bangun kepercayaan di mata politik.
Suara.com - Mantan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, kembali melontarkan "warning" sekaligus catatan penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Baginya, disiplin fiskal bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi utama agar sebuah negara tidak karam diterjang krisis.
Dalam sebuah perbincangan di Oxford Policy Pod beberapa waktu lalu, perempuan yang akrab disapa Ani ini menekankan bahwa stabilitas dan keberlanjutan keuangan adalah syarat mutlak (necessary condition). Tanpa itu, mimpi menjadi negara maju bisa buyar seketika.
"Banyak negara sudah meninggalkan batasan tersebut. Tetapi sejarah menunjukkan, negara yang tidak memiliki disiplin fiskal pada akhirnya akan menghadapi kesulitan," tegas Sri Mulyani.
Indonesia, menurutnya, masih memegang teguh aturan fiskal yang cukup ketat. Hal ini terlihat dari komitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang yang dipatok maksimal 60 persen dari PDB.
Namun, Sri Mulyani mengingatkan bahwa disiplin fiskal hanyalah pintu masuk, bukan jaminan sukses. Ia meluruskan persepsi publik yang sering keliru.
"Syarat yang diperlukan, tetapi belum cukup. Punya stabilitas fiskal saja tidak otomatis membuat negara maju," jelasnya. Untuk benar-benar "naik kelas", negara wajib melakukan reformasi struktural, mulai dari sistem peradilan, ketenagakerjaan, hingga daya saing investasi.
Menjadi bendahara negara bukanlah perkara mudah. Sri Mulyani mengakui adanya benturan antara keinginan politik untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kebijakan ketat sering kali tidak populer di mata politisi.
Kuncinya, kata dia, adalah kredibilitas dan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
"Kalau desain kebijakannya kredibel dan kuat secara teknokratis, itu menjadi platform untuk membangun kepercayaan lintas spektrum politik," tambahnya.
Baca Juga: Menuju Solar Based Economy: Tantangan Regulasi dan Pendanaan Program PLTS 100 GW Presiden Prabowo
Pada akhirnya, menjaga kesehatan dompet negara membutuhkan kerja sama semua pihak. Stabilitas fiskal memang penting, namun kemauan politik (political will) yang kuat tetap menjadi penentu apakah sebuah negara mampu bertahan atau justru terperosok ke dalam jurang krisis.
