Sah! Pemerintah Tarik Kewenangan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Pusat

Suara.com - Pemerintah resmi memperketat pengawasan terhadap alih fungsi lahan sawah produktif. Dalam kebijakan terbaru, kewenangan perubahan fungsi lahan di 12 provinsi tambahan kini ditarik dari pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, langkah ini diambil guna memastikan stabilitas stok pangan nasional tidak terganggu oleh maraknya alih fungsi lahan yang tak terkendali.

"Hari ini kami sudah putuskan untuk menetapkan 8 provinsi plus 12 provinsi (dalam pengawasan khusus). Segala perubahan fungsi di 12 provinsi itu sudah berada di pusat. Tidak lagi di kabupaten atau kota," ujar Zulhas usai rakor di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Dengan penambahan tersebut, kini total terdapat 20 provinsi yang masuk dalam radar pengawasan ketat tim terpadu. Fokus utama kebijakan ini adalah melindungi lahan sawah paling subur, terutama di wilayah lumbung pangan seperti Pulau Jawa.

Zulhas membeberkan perubahan fungsi lahan di 12 provinsi baru wajib melalui persetujuan Kementerian ATR/BPN, selain itu pemerintah menargetkan penetapan tata ruang lahan sawah berkelanjutan di 20 provinsi prioritas dan 17 provinsi lainnya tuntas pada Juni 2026. Disisi lain jika Pemda tidak mampu menyelesaikan penetapan tata ruang hingga batas waktu, pemerintah pusat akan mengambil alih prosesnya secara langsung.

Kebijakan ini merupakan turunan dari implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Zulhas menyebut, kepastian hukum atas lahan sawah sangat mendesak demi mencegah penyusutan area produksi pangan secara masif.

"Untuk mencegah alih fungsi lahan sawah yang paling subur, maka dibentuk tim terpadu untuk percepatan kepastian lahan sawah yang tidak boleh lagi dialihfungsikan," pungkasnya.