Bank Indonesia Perkuat Pengendalian Inflasi Demi Jaga Harga Bahan Pokok Tidak Naik

Suara.com - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo.

Sebagai langkah, strategis dalam program pengendalian inflasi nasional, GPIPS hadir untuk memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sudah berjalan sebelumnya.

Melalui sinergi ini, kebijakan pengendalian inflasi pangan dirumuskan agar selaras dengan program prioritas pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan, energi, serta stabilitas finansial di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Eksekutif Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny, menjelaskan bahwa implementasi GPIPS 2026 merupakan bentuk nyata komitmen bank sentral dalam menjaga daya beli masyarakat melalui strategi 4K untuk stabilitas harga.

"Strategi tersebut meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," ucapnya dalam siaran pers yang diterima, Jumat (15/5/2026).

Ramdan Denny menegaskan bahwa fokus utama dari strategi pengendalian harga pangan tahun ini adalah penguatan produktivitas petani dan efisiensi rantai distribusi guna memastikan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran.

Ramdan Denny memaparkan bahwa peluncuran di wilayah Jawa ini merupakan kelanjutan dari rangkaian GPIPS 2026 yang diawali di Sumatra pada Februari lalu.

Selanjutnya, program ini akan menyasar wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, hingga Sulampua dengan menyesuaikan karakteristik inflasi masing-masing daerah.

Adapun, tiga komoditas prioritas yang menjadi fokus di seluruh wilayah adalah beras, cabai, dan bawang merah.

Sementara itu, untuk tambahan komoditas lain disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulampua, hingga Balinusra.

"Efektivitas sinergi antara TPIP dan TPID terbukti ampuh menjaga stabilitas ekonomi," katanya.

Berdasarkan data terbaru, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat berada di level 2,42 persen (year-on-year).

Sementara itu, inflasi pada kelompok volatile food tetap terkendali pada angka 3,37 persen (year-on-year), yang berarti masih berada dalam kisaran sasaran 3,0 persen hingga 5,0 persen sesuai kesepakatan nasional.

Dalam jangka pendek, kesepakatan strategis difokuskan pada penguatan sarana prasarana pertanian, regenerasi sumber daya manusia, serta perlindungan usaha tani.

Sedangkan untuk jangka menengah-panjang, pemerintah dan BI akan fokus pada perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, serta penguatan inovasi dan korporatisasi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan dari hulu ke hilir.