Kapitalisme Negara ala Prabowo, Mengulangi Kegagalan Venezuela?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai menciptakan pola kapitalisme negara atau state capitalism, yang mengintervensi banyak lini perekonomian swasta. Namun, sistem itu justru dinilai mengulangi kesalahan sejarah,

Periset Spesialis Sekretariat Dewan Penasihat Bisnis ASEAN, Rayhan Prabu Kusumo, dalam analisis terbarunya di New mandala, menyebut muncul kekhawatiran mendalam mengenai arah baru kebijakan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kekhawatiran itu berpusar pada pola intervensi negara yang masif, dan jika tidak dikelola dengan hati-hati, berisiko membawa Indonesia ke dalam lubang kegagalan yang pernah dialami oleh negara-negara petrostate seperti Venezuela.

Dia menuliskan, terdapat kesalahan fundamental yang sering dilakukan pemerintah saat merasa memiliki legitimasi sejarah untuk merombak total struktur ekonomi nasional.

Kesalahan ini bukan sekadar soal korupsi, melainkan kekeliruan dalam memahami nilai sebuah aset produktif.

"Ada kesalahan berulang dalam sejarah pemerintahan yang percaya bahwa sejarah telah memberi mereka izin untuk membentuk kembali ekonomi politik nasional, dan itu bukan kesalahan yang biasanya disebut oleh para pengkritik mereka. Bukan keserakahan, bukan inkompetensi, bukan korupsi yang mengikuti kekuasaan ketika ia terkonsentrasi terlalu lama di tangan yang terlalu sedikit, tetapi sesuatu yang lebih fundamental: kebingungan antara sebuah aset dengan kondisi yang membuatnya berharga," tulis Rayhan.

Belajar dari Keruntuhan Industri Minyak Venezuela

Rayhan merujuk pada kejatuhan Venezuela sebagai pengingat pahit bagi Indonesia. Ketika Hugo Chávez mengambil alih kendali penuh atas perusahaan minyak negara PDVSA pada tahun 2003, ia mengganti tenaga ahli profesional dengan loyalis politik.

Dampaknya, produksi minyak negara tersebut runtuh dari 3,4 juta barel per hari sebelum era Chávez menjadi di bawah 1 juta barel pada tahun 2019.

Menurut Rayhan, aspek paling krusial yang hilang dari proses pengambilalihan tersebut bukanlah alat atau lahan, melainkan etos kerja profesional dan kedisiplinan organisasi yang tidak bisa muncul secara instan.

"Apa yang tidak dapat digantikan adalah disiplin komersial, logika investasi ulang, dan akumulasi penilaian operasional milik organisasi, bukan milik objek, yang akan larut ketika organisasi tersebut digantikan oleh organisasi lain yang menjawab tekanan yang berbeda," tegasnya.

Indonesia dinilai sedang mengulangi versi kesalahan ini. Meskipun langkah Prabowo didorong oleh keluhan moral yang sah terhadap sejarah ekstraksi kolonial dan kronisme masa lalu, instrumen pengambilalihan aset oleh negara dianggap sebagai langkah yang berisiko menghancurkan nilai ekonomi yang lebih besar.

Fondasi Moral dan Keluhan yang Sah

Rayhan tidak menafikan, intervensi negara memiliki landasan sejarah yang kuat di Indonesia. Mulai dari sistem tanam paksa era Belanda yang predator hingga sistem lisensi tertutup era Orde Baru, rakyat Indonesia memiliki memori kolektif tentang bagaimana kekayaan sumber daya sering kali tidak terpisahkan dari pengaturan politik yang menguntungkan segelintir elite.

"Premis modal swasta di sektor-sektor tertentu secara fundamental bersifat ekstraktif, dalam konteks Indonesia, merupakan deskripsi tentang bagaimana modal swasta di sektor tersebut secara historis terbentuk. Keluhannya sah, namun instrumen yang dipilih untuk mengatasinya justru menghancurkan sesuatu yang nilainya lebih besar dari apa yang coba dipulihkan," papar Rayhan.

Ekspansi 'Makhluk 2025': Agrinas, Perminas, dan Koperasi Merah Putih

Sepanjang tahun 2025, pemerintahan Prabowo bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk membentuk ulang lanskap produktif Indonesia.

Munculnya entitas baru seperti Satgas PKH, Agrinas Palma Nusantara, dan Perminas menjadi bukti nyata dari ambisi kapitalisme negara ini.

Agrinas, misalnya, kini secara instan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia setelah menyita jutaan hektar lahan swasta melalui kekuatan penegakan hukum.

Begitu pula Perminas di sektor pertambangan. Rayhan menyoroti bahwa kecepatan manuver ini adalah bagian dari strategi untuk meminimalkan hambatan dari berbagai pihak.

"Bergerak lebih cepat daripada tantangan hukum, respons investor, atau pengawasan publik adalah strategi pemerintahan itu sendiri," ungkapnya.

Namun, pengambilalihan ini menyisakan lubang besar dalam efisiensi ekonomi. Entitas yang dikelola berdasarkan survival politik, cenderung lebih mengutamakan loyalitas dan distribusi posisi dibandingkan produktivitas yang berkelanjutan.

Logika Pembangunan yang Terbalik

Kritik tajam lainnya diarahkan pada bagaimana Indonesia saat ini justru melawan arus logika keberhasilan negara-negara Asia lainnya.

Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan membangun perusahaan negara sebagai jembatan sementara sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak swasta untuk berkompetisi.

"Indonesia era Prabowo menjalankan logika ini secara terbalik, dengan mengakuisisi apa yang telah dibangun oleh modal swasta, alih-alih membangun apa yang belum mampu diupayakan oleh modal swasta, dan kemudian mempertahankannya alih-alih menyerahkannya," tulis Rayhan.

Ia menegaskan, kedaulatan ekonomi tidak bisa dibangun hanya dengan dekrit pemerintah. Tanpa mekanisme kompetisi, entitas negara tidak akan pernah mencapai tingkat efisiensi yang dibutuhkan untuk bersaing secara global dan melakukan transformasi industri ke arah yang lebih kompleks.

Kerusakan Tak Terlihat: Investasi yang Tak Pernah Datang

Dampak dari kebijakan kapitalisme negara ini mungkin tidak terlihat secara langsung sebagai krisis besar, namun ia merusak struktur insentif jangka panjang.

Rayhan memperingatkan tentang fenomena shifting baseline syndrome, di mana rusaknya kepercayaan investor membuat modal dan teknologi asing memilih untuk menjauh dari Indonesia tanpa pernah mengumumkan penolakannya secara terbuka.

"Dalam bertindak berdasarkan apa yang dapat dilihatnya—kepemilikan, keuntungan, aset fisik yang dikumpulkan oleh perusahaan swasta, dan ketidakadilan yang membentuk bagaimana aset-aset tersebut didistribusikan—pemerintah justru membongkar apa yang tidak dapat dilihatnya, yaitu struktur insentif yang menentukan apakah aset-aset tersebut terus berkembang atau perlahan-lahan berhenti berkembang," jelasnya.

Rayhan menutup analisisnya dengan sebuah peringatan bahwa sejarah mungkin tidak akan mencatat kegagalan ini sebagai sebuah ledakan besar, melainkan sebagai rentetan hilangnya peluang bagi bangsa untuk mencapai potensi maksimalnya.

"Kerusakan menumpuk dalam daftar hal-hal yang tidak terjadi, dan negara-negara yang gagal mencapai potensinya jarang mengetahui seberapa jauh mereka telah gagal."