REGIONAL:
- Pemerintah resmi membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai lembaga satu pintu untuk mengatasi manipulasi harga ekspor komoditas.
- Presiden Prabowo Subianto menginisiasi pembentukan PT DSI guna menghentikan praktik under invoicing yang merugikan penerimaan pajak dan devisa negara.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengawasi kinerja PT DSI secara ketat bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji bakal mengawasi kinerja PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), badan ekspor baru yang resmi dibentuk Pemerintah.
Menkeu Purbaya mengklaim kalau pengawasan PT DSI selaku lembaga 'satu pintu' ekspor mudah dilakukan jika nantinya ada penyelewengan.
"Pengawasannya gampang. Kita awasi saja pegawai DSI-nya. Kalau dia tiba-tiba kaya, kita pecat, gitu saja. Berarti dia terima duit. Kan sudah satu pintu, di sana sudah jelas, di sini sudah jelas," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), MInggu (24/5/2026).
Bendahara Negara menyebut kalau Pemerintah bakal melibatkan Kementerian Keuangan maupun kementerian lembaga (K/L) lain untuk mengawasi PT DSI.
"Jadi nanti mungkin dari Keuangan dan lembaga-lembaga negara lain akan menaruh perwakilan di DSI itu. Supaya jalannya sesuai dengan yang didesain," lanjutnya.
Menkeu Purbaya juga bercerita kalau pembentukan PT DSI muncul setelah Presiden RI Prabowo Subianto mendapatkan banyak laporan soal under invoicing atau manipulasi harga barang dari harga asli dalam kegiatan ekspor.
Ia menyebut banyak pengusaha Indonesia melakukan under invoicing, khususnya di komoditas Crude Palm Oil (CPO atau minyak kelapa sawit mentah) hingga batu bara. Manipulasi yang dilakukan mulai dari harga hingga volume yang lebih rendah.
"Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," katanya dalam acara Jogja Financial Festival, dikutip dari kanal YouTube Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Minggu (24/5/2026).
Prabowo lalu memintanya untuk memeriksa kasus under invoicing. Usai memeriksa 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia, Purbaya menemukan manipulasi itu dilakukan dari Singapura, sebelum akhirnya dikirim ke Amerika Serikat.
Cara kerjanya, pengusaha itu tak langsung mengirim CPO ke AS, tapi ditujukan dulu ke perusahaan perantara yang ada di Singapura. Lewat perusahaan yang juga dimiliki pengusaha itu, mereka mencantumkan perbedaan harga antara yang dikirim dari Indonesia ke Singapura dan Singapura ke AS.
"Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir ke luar negeri," beber dia.
Purbaya lalu mengusulkan ke Prabowo untuk memperketat pengawasan di lapangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Hanya saja Presiden menilai itu belum cukup.
"Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," paparnya.
Lebih lanjut Purbaya menilai kalau pembentukan DSI bisa mencegah kasus under invoicing yang selama ini terjadi. Dengan begitu Penerimaan Negara dari pajak maupun bea keluar bakal lebih banyak.
"Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah," jelas Purbaya.
TERPOPULER
