Daftar Negara dengan Utang Paling Ekstrem, Indonesia Termasuk?

Suara.com - Utang luar negeri belakangan jadi sorotan seiring dengan tekanan terhadap anggaran negara.  Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara juga memiliki utang yang besar.

Hal ini mencerminkan bahwa total beban kewajiban yang ditanggung telah membengkak hingga lebih dari tiga kali lipat dari total nilai output perekonomian tahunan wilayah tersebut.

Merujuk pada publikasi riset Global Debt Monitor kuartal IV-2025 yang dirilis oleh Institute of International Finance (IIF), kalkulasi tingkat leverage ini bersifat menyeluruh. Data tersebut merangkum agregat kewajiban finansial dari tiga pilar ekonomi utama, yakni sektor rumah tangga, korporasi swasta, hingga pos anggaran belanja pemerintah pusat.

Berdasarkan pemetaan makro tersebut, Hong Kong berada di posisi puncak sebagai wilayah dengan rasio utang paling ekstrem di dunia, yakni menyentuh 380% terhadap PDB.

Tepat di bawahnya, Jepang mengekor di peringkat kedua dengan akumulasi beban utang mencapai 372% dari total PDB negara tersebut.

Meskipun sama-sama bertengger di zona merah, akar masalah pembengkakan kewajiban di kedua wilayah maju Asia ini memiliki karakteristik struktural yang bertolak belakang.

Karakteristik Finansial Hong Kong

Sebagai pusat keuangan global dengan tingkat urbanisasi padat, utang publik pemerintah Hong Kong sebenarnya berada di level aman, yakni hanya 67% dari PDB. Pos utang rumah tangganya pun bertengger di angka 86%, sebuah angka yang jamak dijumpai pada negara makmur.

Namun, pemicu utama lonjakan liabilitas ini bersumber dari sektor usaha non-keuangan (korporasi) yang meroket hingga 227% terhadap PDB.

Tingginya angka ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Hong Kong pada industri real estat. Dalam tata niaga properti di sana, skema pembiayaan dengan pengungkit modal tinggi (high leverage) telah menjadi praktik bisnis yang lumrah.

Karakteristik Finansial Jepang

Kondisi sebaliknya terjadi di Negeri Sakura, di mana akumulasi kewajiban terbesar justru diproduksi oleh sektor publik atau pemerintah yang menyentuh angka 199% dari PDB.

Kerentanan fiskal ini merupakan warisan dari periode stagnasi ekonomi berkepanjangan sejak pecahnya gelembung aset (asset bubble burst) pada awal era 1990-an.

Kendati utang pemerintah membubung tinggi, stabilitas keuangan Jepang relatif aman karena mayoritas obligasi negara tersebut didekap oleh investor domestik, seperti perbankan lokal dan korporasi asuransi dalam negeri.

Berdasarkan komparasi data statistik IIF, berikut adalah daftar negara dengan rasio total utang terhadap PDB tertinggi di dunia:

Hong Kong: 380%

Jepang: 372%

Singapura: 347%

Prancis: 326%

Kanada: 315%

China: 298%

Bagaimana Indonesia?

Total akumulasi beban utang Indonesia tercatat berada di level aman, yakni hanya berkisar 79% dari total PDB nasional. Angka tersebut ditopang oleh kontribusi utang sektor rumah tangga sebesar 15%, korporasi non-keuangan 24%, dan porsi utang pemerintah sebesar 40%.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat leverage paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang masuk dalam pemeringkatan IIF.

Sebagai perbandingan, rasio utang Indonesia jauh lebih kokoh ketimbang Filipina (96% dari PDB), Laos (114%), Vietnam (161%), Thailand (223%), Malaysia (224%), bahkan Singapura (347%).

Sejalan dengan data global tersebut, laporan berkala Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Mei 2026 yang dirilis oleh Bank Indonesia mengonfirmasi arah kebijakan fiskal yang kian pruden. Pada Triwulan I-2026, total posisi ULN Indonesia bertengger di angka USD 433,4 miliar (atau setara kisaran Rp7.600 triliun).

Meskipun secara nominal terlihat besar, kecepatan pertumbuhan utang luar negeri ini terbukti melambat secara signifikan. ULN Indonesia tercatat hanya tumbuh sebesar 0,8% secara tahunan (year-on-year), melandai drastis dari kuartal sebelumnya yang sempat menyentuh laju pertumbuhan 1,9%.

Dari total pinjaman luar negeri tersebut, sektor publik (gabungan portofolio pemerintah pusat dan bank sentral) memegang kendali atas dana sebesar USD 214,7 miliar.

Menariknya, pengereman penarikan utang baru oleh pemerintah terjadi di tengah tingginya minat manajer investasi global dalam berburu Surat Berharga Negara (SBN).