- Pada Senin (25/5/2026), nilai tukar rupiah melemah menjadi Rp17.744 per dolar AS dan menjadi satu-satunya mata uang Asia yang terpuruk.
- Pelemahan rupiah disebabkan oleh krisis kepercayaan investor terhadap kredibilitas data pemerintah serta kebijakan fiskal domestik yang dianggap kurang tepat.
- Untuk memulihkan nilai tukar, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal yang transparan, disiplin, dan realistis demi mengembalikan keyakinan investor global.
Suara.com - Nilai tukar rupiah terus melemah. Pada Senin kemarin (25/5/2026), rupiah bahkan menjadi satu-satunya mata uang di Asia yang ambruk saat mata uang negara lain menguat karena turunnya harga minyak dunia.
Pemerintah mengatakan pelemahan rupiah disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, antara lain perang Amerika Serikat dan Iran di Timur Tengah yang memicu naiknya harga minyak dunia.
Tetapi para ekonom mengatakan masalahnya ada di dalam negeri. Mulai dari kebijakan fiskal yang keliru hingga ke soal kredibilitas data pemerintah, khususnya terkait laporan pertumbuhan ekonomi yang diklaim tinggi.
Mereka menyebutkan, salah satu cara untuk memperkuat rupiah adalah mengembalikan kepercayaan investor pada pemerintah serta kebijakan-kebijakannya.
![Nilai tukar rupiah melemah pada Senin (25/5/2026), saat mata uang lain di Asia menguat. [Suara.com/Syahda]](https://media.suara.com/pictures/original/2026/05/26/40931-nilai-tukar-rupiah-senin.jpg)
Rupiahku sayang, rupiahku malang
Kemarin rupiah menjadi satu-satunya mata uang di Asia yang nilai tukarnya terus turun terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang lain di Asia, di saat yang sama, menguat karena harga minyak dunia turun setelah prospek perdamaian di Timur Tengah meningkat.
“Kita lihat mata uang negara tetangga semua menghijau, tapi Indonesia memerah,” kata pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi di Jakarta.
Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot ditutup ke level Rp 17.744 per dolar AS, melemah 27 poin atau 0,15 persen dibandingkan penutupan Jumat kemarin yang berada di level Rp 17.716.
Di saat yang sama baht Thailand menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,5 persen. Disusul, peso Filipina yang ditutup melesat 0,37 persen. Selanjutnya ada rupee India yang naik 0,36 persen dan ringgit Malaysia naik 0,32 persen. Lalu dolar Taiwan ditutup terangkat 0,3 persen.
Won Korea Selatam dan yuan China sama-sama terapresiasi 0,19 persen. Diikuti, dolar Singapura yang menanjak 0,18 persen. Kemudian, yen Jepang naik 0,12 persen serta dolar Hong Kong menguat tipis 0,01 persen terhadap the greenback.
Melemah sendirian
Faktanya penurunan ini bukan fenomena sehari dua hari. Sepanjang tahun ini rupiah menjadi salah satu mata uang yang melemah paling dalam, ketika negara berkembang lain sukses menjaga nilai mata uang mereka terhadap dolar.
Peneliti ekonomi CSIS Dwi Wulan, dalam diskusi bertajuk "5,61% Tumbuh tapi Rapuh" di Jakarta pada akhir pekan kemarin, menunjukkan rupiah sudah melemah 5,4 persen terhadap dolar AS pada tahun ini.
Rupiah kalah dari real Brasil (menguat 10,8 persen); peso Argentina (4 persen); peso Meksiko (3,9 persen); ringgit Malaysia (2,3 persen), rand Afrika Selatan (0,3 persen), dong Vietnam (0 persen); dan baht Thailand (-4,3 persen).
Soal mata uang, Indonesia hanya menang dari lira Turki (-5,9 persen) dan rupee India (-7,1 persen), yang memang menjadi mata uang paling dengan nilai tukar paling buruk di dunia.
Faktanya, sejak Presiden Prabowo berkuasa, rupiah sudah melemah hingga lebih dari 11 persen.
![Rupiah menjadi mata uang paling lemah di antara mata uang negara berkembang lainnya. [Suara.com/Syahda]](https://media.suara.com/pictures/original/2026/05/26/98872-rupiah-vs-mata-uang-lain.jpg)
Masalah kredibilitas
Menurut Dwi, masalah Indonesia adalah isu struktural domestik yang membuat investor tidak yakin untuk menaruh asetnya dalam rupiah. Masalah sturuktural itu antara lain soal defisit neraca berjalan yang terus berlangsung.
Defisit neraca ini, terang dia, biasanya dibiayai mengandalkan investasi portofolio. Sialnya investasi portofolio ini, seperti di surat utang negara dan pasar saham - sangat bergantung pada kepercayaan publik, termasuk investor pada kebijakan pemerintah.
Ia mencontohkan ketika pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen di Kuartal I kemarin, dampaknya ke rupiah tidak signifikan. Alasannya karena investor tak lagi mempercayai kebijakan serta data-data pemerintah.
"Jadi ketika informasi GDP keluar tidak membuat investor yakin untuk kembali berinvestasi di Indonesia," terang Dwi.
Penjelasan Dwi ini diamini oleh ekonom Permata Bank Josua Pardede. Dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan oleh Bank Indonesia akhir pekan lalu, Josua mengungkapkan Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang ditinggal investor.
Permata Bank mencatat besarnya investasi asing yang keluar dari pasar obligasi Indonesia di Kuartal I 2026 mencapai sekitar 1,48 miliar dolar AS dan 1,95 dolar AS dari pasar saham.
Josua mengatakan kondisi itu menunjukkan investor global mulai mencermati risiko domestik Indonesia, terutama terkait fiskal dan kualitas kebijakan ekonomi.
Mengembalikan kepercayaan
Karenanya, kata Dwi, untuk memperkuat rupiah tak cukup hanya intervensi dari BI - yang sejauh ini terbukti belum efektif.
"Pemulihan rupiah itu membutuhkan kebijakan yang realistis, disiplin, dan transparan secara struktural dan dapat mengembalikan kesehatannya kembali akibat dari kurang tepatnya kebijakan-kebijakan sebelumnya," kata Dwi.
Senada dengan itu, Josua menegaskan untuk mengembalikan investor ke pasar surat berharga Indonesia, diperlukan kebijakan fiskal yang berkualitas dari pemerintah.
"Kita melihat sekali lagi bahwa kondisinya dan bonds market itu tentunya berkaitan sangat erat dengan kondisi kebijakan fiskal dan kebijakan pemerintah," tegas dia.
Sementara ekonom UI Teuku Riefky mewanti-wanti bahwa kredibilitas sangat mahal harganya.
Ia mengutip sebuah penelitian yang dilakukan National Bureau of Economic Research (NBER), sebuah lembaga riset ekonomi di AS, yang menunjukkan bahwa jika saat kredibilitas sudah hancur maka kerugian terhadap pengambil kebijakan bisa mencapai 25 kali lipatnya.
"Jadi artinya, jangankan datanya ini salah. Datanya benar pun kalau ternyata orang sudah menganggap enggak kredibel itu bisa sangat costly untuk untuk memperbaiki kredibilitas," kata dia.
"Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah, baik ke pemerintah maupun ke masyarakat, isunya bukan debat angka yang benar atau tidak, tapi bagaimana kita menjaga kredibilitas dari angka pertumbuhan ekonomi," tegas dia.