Jurus Purbaya Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen Sesuai Ambisi Prabowo

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi 5,8 persen hingga 6,5 persen di tahun 2027 sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Menkeu Purbaya terkait Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan V 2025-2026 DPR RI.

"Pada tahun 2027, ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transisi laju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029," katanya dalam pidato di Sidang Paripurna, Selasa (9/6/2026).

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan, mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor, serta mengoptimalkan peran Danantara dalam investasi produktif pada sektor strategis.
 
Selain mendorong investasi, Pemerintah akan memperkuat daya beli masyarakat melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja. 

Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP atau Kopdes Merah Putih), hingga Sekolah Rakyat akan terus diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan perekonomian. 

Lebih lanjut di tahun 2027, Purbaya menargetkan inflasi berada pada kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar Rupiah diperkirakan pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun pada kisaran 6,5–7,3 persen. 

Pemerintah juga menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada kisaran 70–95 Dolar AS per barel guna mengantisipasi dinamika pasar energi global sekaligus menjaga APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber. 

Selanjutnya, postur fiskal tahun 2027 dirancang secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit APBN di kisaran 1,8–2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Purbaya lalu menerangkan kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang meliputi: 

1. Kedaulatan pangan
2. Kemandirian energi dan air 
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Hilirisasi dan industrialisasi
6. Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa
8. Penurunan kemiskinan 

"Prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," jelas Purbaya.