Polemik Revisi UU Hak Cipta, Google Respon Wacana Pemerintah

Suara.com - Wacana perubahan atas Undang-Undang (UU) Hak Cipta tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai pemangku kepentingan dalam beberapa waktu terakhir.

Upaya penataan ulang regulasi ini memicu perdebatan mengenai bagaimana merumuskan aturan yang mampu memproteksi hak ekonomi para pemilik karya, tanpa mengorbankan iklim inovasi teknologi, kebebasan berpendapat, maupun kelangsungan kerja sama komersial di ruang digital.

Merespon hal ini, Google, menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal jalannya proses legislasi ini.

Pihak Google menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang dialog bersama pemerintah guna melahirkan produk hukum yang akomodatif serta proporsional bagi seluruh pelaku industri kreatif di dalam negeri.

Terkait dengan pemanfaatan produk jurnalistik, Google menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati kedaulatan para penerbit media dalam mengelola konten mereka.

Saat ini, pengelola situs berita diberikan akses penuh untuk menentukan apakah materi mereka dapat muncul di laman Google Search atau digunakan dalam pengembangan fitur Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).

Perusahaan juga telah menyediakan instrumen kendali seperti Google-Extended, fleksibilitas pengaturan Snippet, hingga sistem Content ID di platform YouTube.

Meski demikian, Google mengingatkan bahwa pendekatan hukum yang terlampau restriktif atau membatasi berisiko menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan.

Aturan yang terlalu kaku dikhawatirkan dapat mengganggu jalur distribusi informasi digital serta mempersempit ruang gerak penerbit berita dalam menjalin kemitraan komersial secara mandiri.

Google mencatat saat ini mereka telah menjalankan program kemitraan dengan lebih dari 30 penerbit media di Indonesia, salah satunya lewat skema Google News Showcase.

Langkah proaktif yang diambil oleh Google ini diharapkan dapat diikuti oleh platform digital lainnya untuk menyampaikan pandangan konstruktif sejak awal penyusunan draf, demi meminimalkan potensi dampak sistemik terhadap ekosistem digital nasional.

Aspirasi mengenai pentingnya menjaga fleksibilitas industri juga datang dari internal pers. Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital & Sustainability, Dahlan Dahi, menyarankan agar tata kelola hak ekonomi atas karya jurnalistik menerapkan sistem campuran atau hybrid.

Melalui konsep ini, perusahaan media diusulkan tetap memiliki kebebasan hukum untuk melakukan kesepakatan bisnis secara langsung berbasis Business-to-Business (B2B) dengan platform digital, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada mekanisme tunggal melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

“Skema hybrid semacam ini sudah diimplementasikan di beberapa negara dan terbukti efektif memberikan perlindungan finansial bagi perusahaan media sekaligus menjaga fleksibilitas operasional industri,” urai Dahlan Dahi dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, kalangan sipil mengingatkan agar perubahan undang-undang ini tidak meluas menjadi instrumen baru yang mengekang kreativitas warga negara. Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menegaskan pentingnya menjaga agar ruang digital tetap aman bagi kebebasan berekspresi.

Kekhawatiran yang lebih spesifik dipaparkan oleh Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra. Ia menyoroti irisan krusial antara draf revisi UU Hak Cipta dan draf RUU Penyiaran.

Fokus utamanya tertuju pada masih lemahnya klausul mengenai pembatasan hak cipta untuk kepentingan publik (fair use), serta adanya ancaman pidana dalam Pasal 112 hingga 115 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku saat ini. Pasal-pasal tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi aktivitas jurnalistik.

Kekhawatiran ini kian bertambah seiring munculnya draf Pasal 50B dalam RUU Penyiaran yang dianggap berpotensi membatasi ruang gerak jurnalisme investigasi melalui pasal-pasal yang multitafsir.

“Ketentuan pidana tersebut memang merupakan warisan dari regulasi yang berjalan sekarang. Namun, kekhawatiran terbesar muncul apabila dalam proses revisi UU Hak Cipta nanti, celah pidana ini tidak ditutup dengan pengecualian hukum yang tegas bagi kerja-kerja jurnalistik lewat aturan fair use yang kuat,” urai Nurbayu Susandra.