BI Gelontorkan Insentif Likuiditas Rp431,9 Triliun, Bank Himbara Dapat Ratusan Triliun

Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan menopang pemulihan ekonomi nasional.

Hingga minggu pertama Juli 2026, bank sentral telah menyalurkan insentif melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar Rp431,9 triliun kepada industri perbankan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan kebijakan makroprudensial longgar terus dioptimalkan agar penyaluran kredit dan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas semakin meningkat.

"Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan perbankan ke sektor prioritas," ujar Perry Warjiyo dalam paparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, dikutip Kamis (23/7/2026).

Dari total insentif tersebut, alokasi melalui lending channel mencapai Rp369,0 triliun, sedangkan melalui interest rate channel sebesar Rp62,9 triliun. 

Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM disalurkan kepada bank-bank BUMN sebesar Rp219,6 triliun, bank swasta nasional sebesar Rp172,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp31,7 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp8,1 triliun.

"Secara sektoral, insentif tersebut diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, meliputi pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi, real estate dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan," bebernya.

Perry menegaskan, BI akan terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif, termasuk melalui penguatan KLM untuk mendukung pendalaman pasar uang.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial yang akomodatif antara lain melalui penguatan KLM untuk mendukung pendalaman pasar uang, serta kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN) yang telah dimanfaatkan oleh bank sejak 1 Juli 2026 untuk meningkatkan fleksibilitas perbankan dalam memperoleh pendanaan guna terus mendukung penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan," tutur Perry.

Ia menambahkan, koordinasi dengan pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan industri perbankan akan terus diperkuat guna menjaga ketahanan likuiditas sekaligus mendorong pertumbuhan kredit.

Dalam kesempatan yang sama, Perry mengungkapkan, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan tren yang semakin kuat. 

Pada Juni 2026, kredit perbankan tumbuh 12,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan Mei 2026 yang sebesar 11,51 persen.

Menurut Perry, peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan seluruh jenis kredit.

"Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan pada Juni 2026 tercatat sebesar 12,67 persen secara tahunan, meningkat dari pertumbuhan Mei 2026 sebesar 11,51 persen secara tahunan," ujar Perry.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 24,90 persen secara tahunan. 

Sementara itu, kredit modal kerja tumbuh 8,94 persen dan kredit konsumsi meningkat 5,75 persen.

Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit sepanjang 2026 tetap berada pada kisaran 8 persen hingga 12 persen. 

Optimisme tersebut didukung masih besarnya potensi permintaan pembiayaan, tercermin dari fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan (undisbursed loan) sebesar Rp2.490 triliun, atau setara 21,52 persen dari total plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, dari sisi penawaran, minat perbankan untuk menyalurkan kredit dinilai tetap tinggi dan ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai 10,21 persen secara tahunan.

BI juga mencatat suku bunga deposito tenor satu bulan pada Juni 2026 berada di level 4,76 persen, sedangkan rata-rata suku bunga kredit tercatat 8,81 persen. 

Bank sentral berharap perkembangan suku bunga tersebut, bersama peningkatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), dapat semakin mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor riil.