Punya Data Angka Kemiskinan yang Beda Jauh dengan Bank Dunia, Ini Alasan BPS

Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data angka kemiskinan Indonesia yang berbeda jauh dengan estimasi Bank Dunia. 

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 8,07 persen, sedangkan Bank Dunia memperkirakan sebanyak 64,1 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Perbedaan angka yang jomplang tersebut kemudian dijelaskan BPS dalam pernyataan bersama dengan Bank Dunia.

BPS menegaskan, perbedaan besar antara angka kemiskinan nasional dan internasional bukan disebabkan oleh kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang memburuk. 

Perbedaan itu terjadi karena BPS dan Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan dengan tujuan pengukuran yang berbeda.

BPS mengukur kemiskinan berdasarkan biaya hidup di Indonesia. Sementara Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara.

"Baik BPS maupun Bank Dunia menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Indonesia sebagai sumber data, namun keduanya mengukur kemiskinan dengan cara yang berbeda, karena pengukuran tersebut memiliki tujuan yang berbeda pula," demikian pernyataan bersama BPS dan Bank Dunia, dikutip Jumat (11/9/2026).

BPS menjelaskan, garis kemiskinan nasional dihitung berdasarkan jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti perumahan, pakaian, dan transportasi.

Penghitungan tersebut dilakukan di 75 wilayah perkotaan dan perdesaan di setiap provinsi, serta diperbarui dua kali dalam setahun untuk menyesuaikan perubahan harga.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional BPS tercatat sebesar Rp669.235 per orang per bulan atau sekitar 3,60 dolar AS per hari. Berdasarkan ukuran tersebut, tingkat kemiskinan Indonesia mencapai 8,07 persen.

Angka tersebut turun dibandingkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 yang mencapai 8,47 persen.

Sementara itu, Bank Dunia menggunakan tiga garis kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan kelompok pendapatan suatu negara.

Untuk negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan ditetapkan sebesar 3 dolar AS per hari. 

Kemudian 4,20 dolar AS per hari untuk negara berpendapatan menengah bawah dan 8,30 dolar AS per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.

Indonesia yang masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas menggunakan garis kemiskinan 8,30 dolar AS PPP atau sekitar Rp51.087 per orang per hari dalam penghitungan Bank Dunia.

Dengan menggunakan standar tersebut, Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas.

BPS menjelaskan, perbedaan angka yang sangat besar terutama berkaitan dengan penentuan garis kemiskinan yang digunakan.

Ketika Indonesia naik menjadi negara berpendapatan menengah atas pada 2023, Bank Dunia juga menaikkan ambang batas garis kemiskinan yang digunakan, dari sebelumnya 4,20 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per orang per hari.

Dengan ambang batas yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebut secara otomatis menjadi lebih banyak.

"Hal ini tidak berarti mereka menjadi lebih miskin," demikian penjelasan BPS dan Bank Dunia.

BPS dan Bank Dunia juga menjelaskan bahwa angka 8,30 dolar AS mencerminkan standar hidup kelompok negara berpendapatan menengah atas yang luas, termasuk negara-negara dengan pendapatan per kapita hingga hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

Karena itu, standar tersebut menetapkan ambang yang lebih tinggi dibandingkan standar biaya hidup yang berlaku di Indonesia.

Untuk perumusan kebijakan nasional dan memantau kemajuan pengentasan kemiskinan di Indonesia, BPS menyebut ukuran kemiskinan nasional lebih relevan digunakan.

Sebab, garis kemiskinan nasional memang dirancang berdasarkan konteks dan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun ukuran Bank Dunia digunakan untuk membandingkan standar hidup masyarakat antarnegara secara global.

BPS dan Bank Dunia menegaskan, kedua angka tersebut menggunakan data dasar yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS, tetapi menjawab pertanyaan yang berbeda.

"Dalam hal ini, ukuran yang satu tidak lebih 'benar' daripada yang lain; keduanya memiliki tujuan berbeda dan memberikan perspektif yang saling melengkapi mengenai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia," tulis pernyataan bersama tersbut.