KPK pada Selasa (23/5/2023) kemarin menggeledah kantor Kementerian Sosial atau Kemensos. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021.
Sehari setelah penggeledahan itu atau pada Rabu (24/5/2023) hari ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini buka suara dengan menggelar konferensi pers.
Dalam pernyataannya, perempuan yang akrab disapa Risma itu mengatakan, dirinya mengikuti arahan atau perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemberian bansos terhadap masyarakat. Saat itu, perintah yang diterimanya yakni tidak memberikan barang melainkan uang.
"Nah terus 2021, saat saya dilantik oleh presiden beliau ini menyampaikan ke saya. Bu kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu saja uang, itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak, saya tidak mau," kata Risma kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).
"Karena saya pegang perintah Pak Presiden bahwa jangan bantu bentuk barang, tapi bantu dalam bentuk uang, itu saya pegang, jadi saya tolak," sambung Risma.
Risma juga menegaskan, pihaknya tidak memberikan bantuan beras kepada masyarakat pada 2021. Bansos untuk masyarakat itu diberikan hanya berupa uang saja atas perintah presiden.
"Jadi, makanya saya katakan 2021 itu tidak ada Bansos beras di Kemensos. Saya tidak tahu di tempat lain ya, clear ya. Saya tidak tahu di tempat lain, saya tidak mau ngomong, nanti temen-temen tahu sendiri di mana, saya tidak mau ngomong. Tapi yang jelas tidak ada di Kemensos, karena saya tolak," tegas Risma.
Risma menyebut bansos berupa uang yang diberikan untuk masyarakat ini akan lebih mudah untuk dilakukan pengawasan oleh para petugas.
"Karena Pak Presiden mengingatkan kepada saya, saat saya dilantik atau setelah rapat kalau enggak salah itu ada saksinya siapa waktu itu menteri menyampaikan. Bu jangan barang, dan saya pegang itu perentah Pak Presiden bahwa saya tidak mau barang," ucap Risma lagi.
KPK Geledah Kemensos
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, penggeledahan kantor Kemensos terkait penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 sampai dengan 2021.
"Selama proses penggeledahan, ditemukan dan diamankan bukti-bukti antara lain berupa berbagai dokumen dan bukti elektronik yang tentunya memiliki keterkaitan dengan perkara," kata Ali, Rabu (24/5/2023).
Selanjutnya sejumlah barang bukti tersebut, akan analisis kemudian dilakukan penyitaan.
"Segera dilakukan analisis sekaligus penyitaan untuk melengkapi pemberkasan perkara," kata Ali.
TERPOPULER
