REGIONAL:
Suara Denpasar – Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Purwakarta, Kang Dedi Mulyadi menyoroti kebijakan anggaran era Bupati Anne Ratna Mustika. Dia menelanjangi politik anggaran saat istrinya memimpin.
Dia bingung istrinya, Bupati Anne Ratna Mustika membeli puluhan mobil dinas dan ratusan sepeda motor senilai belasan miliar, tidak bisa bayar utang dana bagi hasil (DBH) untuk desa yang tinggal Rp19,7 miliar.
Hal itu disampaikan Kang Dedi Mulyadi saat bertemu dengan Ketua DPRD Purwakarta Ahmad Sanusi dan Kepala BKAD Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja. Percakapan mereka tayang di kanal Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Jumat (9/12/2022).
Dalam pertemuan itu, Kang Dedi menyinggung soal belanja kendaraan dinas yang sangat besar. Saat itu Nurcahja beralasan hal itu diperlukan karena ada kendaraan dinas yang usianya sudah 10 tahun.
“Ada lho yang 5 dan 4 tahun!” tohok Kang Dedi.
“Gak ada, Pak,” Nurcahja menyela.
Kang Dedi Mulyadi pun menyebut ada pengadaan kendaraan dinas untuk camat sebanyak 17 unit. Nurcahja mengakui ada pengadaan itu. Namun, dia beralasan, saat ini ada 28 pejabat eselon 3 yang memerlukan kendaraan dinas.
“Pertanyaan saya, apakah pembelian kendaraan dinas itu bisa ditunda gak? Kalau gak dibelikan kendaraan baru apakah macet pelayanan?” tanya Kang Dedi.
Nurcahja mengakui kalau pun tidak membeli kendaraan dinas, pelayanan tidak akan terganggu. Kang Dedi menanyakan lagi, lebih penting mana menunda kendaraan dinas pejabat dengan bayar utang DBH. Nurcahja tak bisa menjawab. Dia hanya menyatakan bahwa itu kebijakan bupati.
Dedi Mulyadi kembali mencecar, lebih penting mana, kegiatan yang dikelola even organizer (EO) untuk kegiatan Pemda yang sampai Rp7 miliar dengan bayar DBH. Lagi-lagi, Nurcahja tak bisa menjawab. Dia hanya menuding itu kebijakan atasannya.
Lebih lanjut, Kang Dedi juga menyinggung soal rapat-rapat yang banyak digelar di hotel. Padahal, pada saat dia memimpin Purwakarta, sudah membangun sejumlah Gedung. Di antaranya Gedung Yudistira dan Gedung Janaka.
“Bahkan, Gedung Yudistira itu jauh lebih bagus, lebih mewah. Gak ada hotel di Purwakarta yang punya ini, gak ada gedung bertingkat seperti ini. Pertanyaannya kenapa banyak kegiatan di Pemda Purwakarta di hotel?” tanya Kang Dedi.
Nurcahja kehabisan kata-kata. Dia tak bisa menjawab secara lugas. Lagi-lagi, ujung-ujung dia hanya bisa menjawab itu kebijakan pimpinan.
Tidak itu saja, Kang Dedi Mulyadi sampai menyinggung anggaran mengetik yang lebih besar daripada anggaran yang bisa dirasakan publik secara langsung.
“Menurut saya, kalau anggaran Rp2,5 triliun diperas, (utang DBH) yang Rp19,7 miliar bisa bayar gak?” tanya dia.
Nurcahja mengakui hal itu bisa saja. Akan tetapi, dia kembali menyatakan bahwa itu kembali ke kebijakan politik pimpinannya.
“Kebijakan itu sifatnya politis. Pertanyaannya, Dewan-nya kenapa gak kritis?” tanya Kang Dedi.
Akhirnya, Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi mengaku sebetulnya saat pembahasan anggaran pihaknya sudah memberi masukan agar penyediaan kendaraan dinas sekitar Rp6,5, bisa dialihkan ke kebutuhan yang lain.
“Tetapi bupati yang memaksakan itu harus. Karena ini kebijakan,” kata Sanusi.
Begitu juga ada alokasi beli sepeda motor untuk desa. Anggarannya sebesar Rp5,6 miliar. Kang Dedi menanyakan anggaran dari mana. Sanusi mengatakan itu dari Pemkab Purwakarta.
Kang Dedi Mulyadi pun menjelaskan, harusnya anggaran bagi-bagi motor untuk desa itu sebetulnya bisa menggunakan mekanisme DBH. Artinya, Pemkab Purwakarta tidak perlu memberi sepeda motor ke desa, melainkan cukup membayar utang DBH, yang kemudian DBH itu bisa diarahkan untuk membeli motor setiap desa.
Hal ini seperti yang terjadi saat DBH untuk desa diarahkan untuk membeli ambulans. Sehingga setiap desa memiliki ambulans.
Secara hitungan, kalau dana untuk membeli kendaraan dinas dan motor untuk desa itu dikumpulkan, sudah ada Rp12 miliar, tinggal geser-geser anggaran lain, untuk menutup utang DBH yang sebesar Rp19,7 miliar.
“Jadi, motor terbeli, utang DBH terbayar,” kata pendiri dan mantan ketua HMI Cabang Purwakarta ini. (*)
TERPOPULER
