Ada Rp33 Miliar Royalti Lagu Belum Diklaim di LMKN

Suara.com - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) resmi mengumumkan dana royalti yang belum diklaim atau unclaimed sebesar Rp33.021.150.878.

Pengumuman ini disampaikan usai rapat pleno distribusi royalti di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan pada Selasa, 3 Maret 2026.

Langkah ini mencatat sejarah baru dalam ekosistem musik Tanah Air. Komisioner LMKN Bidang Lisensi, Ahmad Ali Fahmi, menyatakan bahwa ini adalah kali pertama data penggunaan lagu yang tidak ter-klaim dibuka secara transparan kepada publik sejak sistem royalti diterapkan di Indonesia.

"Pleno hari ini ada dua bab besar. Pertama distribusi standar, dan bab kedua yang paling signifikan adalah pertama kali sejak sistem royalti ada di Indonesia, dilakukan pengumuman atas data penggunaan unclaimed. Ini data lagu-lagu yang sejak semula tidak ter-klaim oleh pemegang haknya," kata Ali Fahmi kepada awak media usai rapat pleno.

Ketua LMKN Pemilik Hak Terkait, Marcell Siahaan, mengungkapkan dana Rp33 miliar tersebut mencakup jutaan penggunaan lagu yang identitas pemilik haknya belum terverifikasi atau belum terdaftar di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

"Data yang kita miliki itu meng-cover ada hampir dua juta penggunaan lagu yang tidak ter-klaim, yang mungkin saja itu berkisar antara 30 ribu sampai 300 ribu pemegang hak, baik domestik ataupun internasional," tutur Marcell.

Rincian Dana Unclaimed

Berdasarkan data resmi LMKN, total Rp33 miliar dana unclaimed tersebut terbagi dalam lima kategori utama.

Kategori pertama adalah Unclaimed Digital Non-Anggota (Pencipta) yang nilainya Rp19.159.523.431 untuk karya teridentifikasi, namun pencipta belum masuk LMK. Kategori kedua adalah Unclaimed Digital Unknown (Pencipta) yang nilainya mencapai Rp5.554.734.519 untuk metadata atau judul lagu tidak sinkron sehingga pemilik hak sulit diidentifikasi.

Kategori ketiga adalah Unclaimed Analog Live Event (Pencipta) yang nilainya Rp215.320.095 untuk periode Januari–Juni 2025. Selanjutnya ada kategori Analog Hak Terkait Produser Fonogram dengan nilai Rp2.583.284.752 untuk periode Januari–Juni 2025.

Kategori terakhir ada Analog Hak Terkait Pelaku Pertunjukan dengan nilai Rp5.507.388.528 untuk periode Januari–Juni 2025.

Dana ini bersumber dari sekitar 1,9 juta karya yang terbukti digunakan di wilayah Indonesia, namun terhambat proses administrasi.

Mekanisme Klaim dan Batas Waktu

Bagi para pencipta maupun pelaku pertunjukan yang merasa memiliki hak atas dana tersebut, LMKN menyediakan waktu selama dua tahun untuk melakukan proses klaim.

Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada klaim, dana akan dialihkan menjadi dana cadangan sesuai aturan perundang-undangan.

"Kita sudah umumkan per hari ini untuk mengakses ke halaman website kita untuk melakukan proses claiming. Nanti masuk ke menu-menu klaim, lalu kita akan memverifikasinya di LMKN," jelas Ali Fahmi.

Meski klaim bisa dilakukan secara mandiri di awal, LMKN tetap mewajibkan pemilik hak untuk bergabung dengan LMK (seperti WAMI, KCI, RAI, dll) agar distribusi selanjutnya dapat berjalan lancar.

"Hanya LMK yang bisa mendistribusikan sebetulnya nanti. Kita arahkan melalui LMK tertentu yang mereka mau," tambah Fahmi.

Data Distribusi Royalti 2025

Selain mengumumkan dana unclaimed, rapat pleno juga menetapkan distribusi royalti yang berhasil dihimpun selama tahun 2025, di antaranya Live Event Pencipta (Juli–Desember 2025) dengan total penghimpunan Rp7,7 miliar, distribusi bersih Rp6,8 miliar setelah dipotong biaya operasional.

Kedua ada Karaoke Pencipta (Januari–Juni 2025), berhasil dihimpun dari rumah bernyanyi seperti Inul Vizta dan Happy Puppy sebesar Rp2,4 miliar, dengan jumlah yang didistribusikan sebesar Rp1,9 miliar. Ketiga, Digital dan Overseas, menghimpun dana sebesar Rp23,6 miliar, di mana Rp19,9 miliar berasal dari sektor digital dan Rp3,6 miliar dari royalti luar negeri (overseas).

Meskipun angka penghimpunan terus bergerak, Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rishadi, menyebut potensi pengumpulan royalti di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Sebagai perbandingan, Malaysia yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit mampu menghimpun Rp500 hingga Rp700 miliar, sementara Indonesia masih berada di angka Rp200 miliar per tahun.

"Langkah persuasif tetap dikedepankan. Namun terhadap pengguna yang tidak mau membayar tanpa alasan yang sah, penegakan hukum termasuk langkah pidana akan ditempuh," tegas Arie.

Di sisi lain, Dirjen KI Hermansyah Siregar menekankan pentingnya modernisasi sistem melalui digitalisasi pencatatan lagu di hulu. Dia menargetkan sistem yang lebih fleksibel dan transparan agar distribusi royalti di hilir semakin akurat.

Menutup keterangannya, Marcell Siahaan menegaskan pentingnya sistem digital ini dalam mengelola trafik data musik yang sangat besar.

"Sistem itu enggak mungkin muncul langsung seketika jadi, karena tadi ada jutaan lagu yang masuk dan perputarannya, traffic-nya pun gila-gilaan. Kita perlu server yang besar untuk menjalankan itu secara komprehensif," pungkasnya.