Suara.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengapresiasi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang mengumumknan sejumlah rumah sakit, bidan, dan klinik pengguna vaksin palsu.
"Walaupun agak telat dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, tapi komitmen Kemkes dalam mengungkapkan penyebaran vaksin palsu perlu diapresiasi semua pihak," ujar Ketua KIP John Fresly dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Dengan pengumuman ini, ujarnya, masyarakat diharapkan tidak lagi berspekulasi terhadap kondisi kesehatan anak yang menerima vaksin tersebut.
Dia menilai, informasi mengenai identitas rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, merupakan informasi publik yang wajib diumumkan karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak.
John menambahkan, pengumuman itusesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik).
John mengingatkan, Kementerian Kesehatan juga harus segera mengungkap fasilitas dan pelayanan kesehatan di provinsi-provinsi lain yang terindikasikan menjadi wilayah penyebaran vaksin palsu.
"Wilayah penyebaran vaksin palsu di sembilan provinsi lain juga harus segera diumumkan, sebab masyarakat di sana juga punya hak yang sama untuk mengetahui fasilitas kesehatan mana saja yang menggunakan vaksin palsu," katanya.
KIP juga berharap, media massa yang digunakan pemerintah dalam mengumumkan informasi tentang penyebaran vaksin palsu dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.
"Informasi ini dapat diumumkan melalui media massa, layanan pesan singkat (SMS), media sosial, dan 'broadcast message'," kata John.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam rapat dengan Komisi IX DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7) mengumumkan ke-14 rumah sakit pengguna vaksin palsu. (Antara)
TERPOPULER
