alexametrics
Cek Fakta

Cek Fakta adalah bagian dari produk jurnalistik yang dikerjakan khusus oleh tim redaksi Suara.com dengan metode tersendiri. Selangkapnya di sini

Cek Fakta: Broadcast Whatsapp RS Bintang 5 Dilarang Tolak Pasien BPJS

Vania Rossa | Dini Afrianti Efendi
Cek Fakta: Broadcast Whatsapp RS Bintang 5 Dilarang Tolak Pasien BPJS
BPJS Kesehatan. (Suara.com/Tofan Kumara)

Beredar pesan Whatsapp tentang aturan Menkes Terawan yang mengharuskan rumah sakit bintang 5 untuk tidak menolak pasien gawat darurat.

Suara.com - Beredar sebuah pesan broadcast di jejaring whatsApp, yang mengatakan rumah sakit bintang 5 tidak boleh menolak pasiean gawat darurat. Bahkan, rumah sakit tidak boleh menanyakan biaya di awal. Apabila rumah sakit menolak, maka ia akan mendapat sanksi dengan pencabutan izin operasinya. Benarkah seperti itu?

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati, memastikan pesan itu adalah hoaks dan bukan dari berasal dari Kemenkes.

"Sudah pernah diklarifikasi BPJS Kesehatan, menurut mereka termasuk hoaks," ujar drg. Widyawati melalui pesan singkatnya kepada Suara.com, Rabu (6/11/2019).

Sebagai bentuk klarifikasi, Widyawati memberikan gambaran informasi dari Kemenkes mengenai kesimpangsiuran pesan itu.

Baca Juga: Viral Protes Pelayanan di UGD, Kenali Sistem Triase Gawat Darurat Medis

Tidak sepenuhnya salah, tetapi Kemenkes mengatakan ada misinformasi dalam pesan Whatsapp itu, salah satunya kategori rumah sakit yang tidak mengenal istilah 'bintang 5'.

MIsinformasi Broadcast Whatsapp RS Bintang 5 Dilarang Tolak Pasien BPJS. (Sumber: Kemenkes)
MIsinformasi Broadcast Whatsapp RS Bintang 5 Dilarang Tolak Pasien BPJS. (Sumber: Kemenkes)

"Pesan tersebut bukan berasal dari Kementerian Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Rumah sakit tidak mengenal klasifikasi Bintang 5, melainkan RS Kelas A, B, C dan D. Kelas pelayanan rumah sakit untuk pasien JKN terdiri dari Kelas 1, 2 dan 3," tulis penjelasan Kemenkes.

Meski begitu, Kemenkes tidak menampik jika pelayanan gawat darurat tidak boleh diabaikan pihak rumah sakit dan harus langsung mendapat pelayanan dari rumah sakit manapun, tidak bergantung terdaftar tidaknya rumah sakit tersebut di BPJS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

"Peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat dapat langsung memperoleh pelayanan di setiap fasilitas kesehatan baik yang kerjasama maupun yang tidak kerja sama dengan BPJS Kesehatan (Pasal. 63, Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan)," lanjutnya.

Terkait aturan sanksi, memang ada pelarangan rumah sakit meminta uang muka di awal sebelum pelayanan dilakukan, tertuang pada Undang Undang 36 Tentang Kesehatan Tahun 2009 Pasal 32 ayat 2. Tapi tidak menjelaskan peraturan pencabutan izin rumah sakit.

Baca Juga: Tidak Semua Pasien Gawat Darurat Harus Segera Ditangani

"Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka (Pasal 32 ayat 2, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)," sambungnya.

Catatan Redaksi:
Artikel ini merupakan bagian dari konten Cek Fakta Suara.com. Dibuat seakurat mungkin dengan sumber sejelas mungkin, namun tidak mesti menjadi rujukan kebenaran yang sesungguhnya (karena masih ada potensi salah informasi). Lebih lengkap mengenai konten Cek Fakta bisa dibaca di laman ini. Pembaca (publik) juga dipersilakan memberi komentar/kritik, baik melalui kolom komentar di setiap konten terkait, mengontak Redaksi Suara.com, atau menyampaikan isu/klaim yang butuh diverifikasi atau diperiksa faktanya melalui email cekfakta@suara.com.

Komentar