Suara.com - Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa seluruh jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia harus mendapat izin emergency use authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Tetap butuh izin dari Badan POM untuk masing-masing jenis vaksin," kata juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi saat dihubungi suara.com, Selasa (5/1/2021).
Namun tidak seperti penerbitan EUA vaksin Sinovac dari China yang harus dilakukan uji klinis di Indonesia, Nadia menjelaskan bahwa jenis lain dari vaksin Covid-19 yang diimpor cukup dilakukan kajian literatur.
"Dikaji untuk mereka bisa menguatkan izin Badan POM. Kajiannya macam-macam, bisa melalui kajian literatur. Jadi tidak harus melalui uji klinis seperti di Unpad," ucapnya.
Dalam Keputusan Menteri Kesehatan no. HK.01.07/MENKES/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona disebutkan bahwa Indonesia akan menggunakan tujuh jenis vaksin untuk mengendalikan penularan Covid-19, salah satunya Sinovac
Selain vaksin asal China itu, jenis lainnya yang telah direncanakan dipakai di Indonesia antara lain Novavax dari Inggris, Pfizer-BionTech dari Amerika Serikat, AstraZeneca dari Inggris, dan Moderna dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga vaksin Sinoparm dari China dan vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh PT BioFarma Indonesia.
Nadia menjelaskan bahwa BioFarma akan mengembangkan vaksin Covid-19 berdasarkan bahan baku yang telah dikirimkan Sinovac. "BioFarma kan nanti akan buat vaksin yang bahannya dari Sinovac," ucap Nadia.
Ia melanjutkan, sehingga EUA yang dikeluarkan BPOM akan berlaku untuk vaksin Sinovac baik yang dikembangkan langsung oleh China maupun oleh BioFarma.
Dari ketujuh jenis tersebut, Indonesia baru memiliki 3 juta dosis jenis Sinovac yang sebagian telah didistribusikan ke 34 provinsi. Nadia belum bisa memastikan kapan enam jenis vaksin lainnya akan tersedia.
"Belum tahu kita, tapi diharapkan dalam periode Januari-Maret ini," katanya.
TERPOPULER
