REGIONAL:
Suara.com - Sanitasi yang layak untuk masyarakat masih menjadi tantangan Indonesia. Dari 514 kabupaten/kota saat ini baru 102 yang terverifikasi dinyatakan bebas dari buang air besar sembarangan.
Artinya masih banyak kabupaten/kota yang perilaku masyarakatnya masih suka buang air besar dimana-mana. Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 102 kabupaten/kota yang telah terverifikasi Stop Buang Air Besar Sembarangan.
“Setiap individu harus mendapatkan air bersih dan bisa mengakses sanitasi untuk kesehatan. Target inilah yang terus kami kejar agar kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” kata ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dalam keterangannya, Juat, (15/10/2021).
Sesuai dengan target Sustainable Development Goals 6.2, hingga akhir tahun 2024 pemerintah Indonesia menetapkan target 0 persen buang air sembarangan, 90 persen akses sanitasi dan 15 persen sanitasi aman hingga akhir tahun 2024.
Untuk itu perlu komitmen berkelanjutan dari berbagai daerah untuk mendeklarasikan stop buang air besar sembarangan serta penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang mudah diakses di berbagai daerah.
“Kita perlu komitmen dari para kepala daerah untuk menjadi salah satu agen perubahan agar masyarakat mau mengubah perilaku buang air besar sembarangan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan pendanaan fasilitas sanitasi dan prasarana air bersih,” Kartini Rustandi, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan.
Dante mengatakan bahwa ada lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang digulirkan Kemenkes, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan,Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Makanan dan Minuman Rumah Tangga, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Limbah yang memenuhi syarat.
STBM ini didorong pemerintah sebagai upaya untuk membangun lingkungan yang sehat guna mencegah penyakit infeksi.
Dante mengingatkan, pemimpin daerah menjadi nahkoda dalam menjalankan kendaraan STBM serta menjadi bagian penting untuk mewujudkan masyarakat sehat dan Kabupaten/Kota yang sehat. Pemerintah Pusat memberikan peta jalan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan, namun bergeraknya kendaraan itu sangat ditentukan oleh daerah itu sendiri.
TERPOPULER
