Suara.com - Pemerintah melalui Satgas Covid-19 meminta pihak sekolah untuk lebih aktif melakukan surveilans, di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, upaya-upaya surveilans yang perlu dilakukan sekolah antara lain testing secara periodik dan melakukan tracing (penelusuran kasus) segera jika ada siswa atau tenaga pendidik yang tertular.
Selain itu diharapkan pihak sekolah selalu memastikan implementasi protokol kesehatan bagi seluruh unsur disekolah.
"Protokol kesehatan harus dijalankan dimulai dari rumah saat perjalanan dan saat beraktivitas di sekolah," kata Wiku, dikutip dari situs resmi Satgas Covid-19.
![Sejumlah siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN Pasar Baru 1, Kota Tangerang, Banten, Senin (25/10/2021). [Suara.com/Hilal Rauda Fiqry]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/25/48244-ptm-terbatas-tingkat-sd-di-kota-tangerang.jpg)
Pihak sekolah juga diminta melakukan penyelarasan dengan peningkatan cakupan vaksinasi. Dan khususnya bagi tenaga pendidik dan anak sekolah yang sudah memenuhi kriteria untuk divaksin.
Sementara itu pekan lalu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan di Masa Pandemi menyebut pemerintah tidak responsif terhadap aduan warga terkait pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Pada 1 Oktober 2021, LaporCovid-19 bersama dengan LBH Jakarta dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan beberapa catatan pelanggaran serta rekomendasi terhadap penyelenggaraan PTM kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
“Kami juga secara rutin mengirimkan rekapitulasi laporan warga mengenai pelanggaran PTM di lingkungan sekolah selama bulan Oktober-November 2021,” kata Yemiko Happy dari LaporCovid-19 dalam keterangan tertulis pada Sabtu (20/11/2021).
Namun, kata Yemiko, aduan mereka hingga saat ini belum ada tanggapan atau tindak lanjut dari Kemendikbudristek.
Baca Juga: Belajar dari Eropa, Pelonggaran Pembatasan Aktivitas Masyarakat Tidak Boleh Sembarangan
Kemudian pada waktu yang sama, bersama LBH Bandung, LaporCovid-19 juga mendampingi warga dari Kabupaten Bandung yang menjadi korban perundungan setelah melaporkan adanya pelanggaran ketentuan PTM.
“Warga yang juga seorang wali murid di sekolah tersebut dianggap telah mencemarkan nama baik sekolah,” kata Yemiko.
