Bangga Banget, Menkese RI Sebut Indonesia Kini Setop Impor Tempat Tidur Rumah Sakit

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pengembangan alat kesehatan dalam negeri perlu mendapat dukungan dari pemerintah.

Inilah yang menjadi alasan pemerintah telah menutup keran impor untuk tempat tidur rumah sakit. Penutupan dilakukan karena Indonesia sudah mampu produksi tempat tidur RS dalam jumlah besar dan kualitas yang bagus, salah satunya yang dilakukan di Politeknik ATMI Surakarta.

“Salah satu alkes yang impornya sudah kita tutup 100% adalah tempat tidur RS. Kita sudah mampu memproduksi sendiri dalam jumlah yang besar. Tempat tidur ini kualitasnya juga sudah canggih, ada yang manual dan elektrik juga,” kata Menkes, dalam keterangan pers kegiatan Fasilitasi Pengembangan Alkes Produksi UMKM yang digelar di Surakarta.

Dikatakan Menkes, penutupan impor ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menggencarkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia serta penerapan pilar ketiga transformasi sistem kesehatan, transformasi ketahanan sistem kesehatan guna meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

Saat ini, Kemenkes telah memulai gerakan tersebut, dengan melakukan pembelian 300 ribu alat ukur antropometri untuk didistibusikan ke Posyandu di seluruh Indonesia.

“Selanjutnya kita juga akan melakukan pembelian USG karya anak bangsa untuk dikirimkan ke Puskesmas. Saat ini kami sudah mencatat, alat kesehatan apa saja yang bisa diproduksi dalam negeri, selanjutnya masuk ke e-katalog dan kita kunci. Jadi nanti fasyankes di pusat dan daerah harus pakai produk-produk tersebut,” lanjut Menkes.

Langkah tersebut diperlukan untuk mendorong kemandirian industri alat kesehatan lainnya dan mendukung agar alkes produksi UMKM bisa menguasai pangsa pasar dalam negeri.

Menkes berharap penutupan akses impor dapat mendorong para UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi alkes dalam negeri serta meningkatkan kemampuan distribusi yang lebih baik, sehingga nantinya Indonesia bisa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung dengan alat kesehatan impor.

“Untuk itu, kami sering melakukan kegiatan pembinaan seperti ini, untuk bertemu secara langsung dengan pelaku usaha. Sehingga apa yang menjadi kendala-kendala mulai dari produksi sampai distribusinya bisa kita bantu cari kan solusinya,” tambahnya.

Di saat bersamaan, Menkes juga mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40% dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat berkunjung ke Politeknik ATMI Surakarta, Jumat (19/9).

Dikatakan Menkes, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” lanjut Menkes.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri diantaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke Puskesmas, Posyandu Prima dan Posyandu di seluruh Indonesia,” ujar Menkes.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.