KLB Campak Meluas ke-14 Provinsi, Ketua Pengurus Pusat IDAI: Ini Bukti Nyata Adanya Celah Imunisasi

Suara.com - Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Piprim Basarah Yanuarso mengungkapkan bahwa Kejadian Luar Biasa (KLB) campak telah meluas ke 46 wilayah di 14 provinsi Indonesia, penyebab utamanya adalah adanya penurunan cakupan imunisasi.

Menanggapi penetapan status KLB campak di Jawa Timur, IDAI menggelar seminar media secara daring berjudul ‘KLB Campak pada Anak dan Update Rekomendasi Vaksinasi IDAI’.

Seminar media tersebut diadakan untuk membahas penanganan wabah dan memberikan rekomendasi vaksinasi terkini untuk mengedukasi kepada publik.

“Kami mengucapkan keprihatinan yang mendalam atas nama seluruh anggota IDAI, keprihatinan mendalam terhadap KLB campak di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur,” ujar Piprim, dalam pengantar seminar tersebut, Rabu (27/8/2025).

Kemudian, Ia memberikan update terbaru terkait wilayah yang mengalami KLB campak.

“Update terakhir ini sudah sampai ke-14 provinsi dengan 46 wilayah mengalami KLB campak,” tambahnya yang menyayangkan penyakit dikenal lama itu belum dapat diatasi dengan baik di Indonesia.

Menurutnya, masalah tersebut bukanlah masalah lokal, melainkan masalah nasional.

Adanya KLB, menjadi bukti adanya gap cakupan imunisasi, dan adanya penurunan yang signifikan dari cakupan imunisasi.

Sedangkan campak adalah penyakit yang lebih menular daripada covid.

“Perlu diketahui, campak adalah penyakit yang lebih menular daripada covid, empat kali atau lima kali lebih menular daripada covid,”ujarnya dalam seminar tersebut.

Karena itu, Piprim Basarah Yanuarso merasa imunisasi pada kasus-kasus penyakit yang sangat menular harus sangat tinggi cakupannya.

“Cakupan imunisasi pada kasus-kasus penyakit yang amat menular harus amat tinggi cakupannya, supaya ada dampak untuk herd immunity atau kekebalan komunitas.” Jelasnya.

Ia menyoroti untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity), cakupan imunisasi Campak-Rubella (MR) harus berada di atas 95 persen.

“Untuk timbulnya KLB nggak harus turun 0 persen, turun 60 persen itu sudah timbul KLB dimana-mana,” tambahnya.

Piprim menegaskan bahwa penanganan wabah ini memerlukan kerja sama dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

"Masalah begini ini kerjaan Menkes ini harusnya juga ya. Jangan sampai dilupakan upaya promotif preventif, karena dampaknya bisa menyebabkan kematian yang cukup banyak," ujar Piprim, mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk tidak melupakan upaya promotif dan preventif.

Lebih lagi, ia mengingatkan bahwa imunisasi bukan sekadar program, melainkan hak dasar setiap anak untuk hidup sehat dan terlindungi dari penyakit berbahaya.

“Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi,” lanjut Piprim.

Kemudian, dia melanjutkan dengan harapannya untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik demi melindungi kesehatan anak-anak Indonesia dari Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

Reporter : Nur Saylil Inayah