Krisis Iklim Berdampak ke Kesehatan, Seberapa Siap Layanan Primer Indonesia?

Suara.com - Krisis iklim kini tidak lagi dipandang sekadar persoalan lingkungan. Dampaknya mulai terasa langsung pada kesehatan masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko malnutrisi, diare, malaria, hingga tekanan panas yang memicu stres dan kematian.

World Health Organization (WHO) memperkirakan perubahan iklim dapat menyebabkan sekitar 250.000 kematian tambahan setiap tahun pada periode 2030 hingga 2050. Negara berkembang seperti Indonesia dinilai menjadi wilayah yang paling rentan menghadapi ancaman tersebut.

Situasi ini membuat penguatan layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, dinilai menjadi salah satu kunci penting dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

Hal tersebut mengemuka dalam sesi “Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap Kesehatan” di ajang KONEKSI KIE Jakarta Summit 2026 yang membahas hasil riset kolaboratif antara Universitas Udayana dan Australian National University.

Peneliti utama dari ANU, I Nyoman Sutarsa, mengatakan sebagian besar layanan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah menyadari ancaman perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat. Namun, langkah adaptasi yang dilakukan masih terbatas.

“Sebetulnya tenaga kesehatan sudah sadar dengan permasalahan iklim dan memiliki keinginan untuk melakukan adaptasi perubahan iklim. Hanya saja, kalau dilihat secara keseluruhan, upaya adaptasi yang dilakukan tenaga kesehatan masih bersifat preventif,” ujar Sutarsa.

Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi belum adanya panduan operasional yang jelas di tingkat dinas kesehatan maupun fasilitas layanan primer seperti puskesmas dalam menangani dampak kesehatan akibat perubahan iklim.

Padahal, layanan kesehatan primer menjadi fasilitas yang paling dekat dan mudah diakses masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, penguatan kapasitas tenaga kesehatan di level dasar dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi krisis iklim.

Sementara itu, peneliti lainnya, Anak Agung Sagung Sawitri, menilai pemerintah sebenarnya tidak perlu membangun program baru dari nol untuk menghadapi ancaman tersebut.

Ia mendorong optimalisasi pendekatan climate lens atau perspektif iklim dalam sistem kesehatan yang sudah berjalan saat ini.

Pendekatan tersebut memungkinkan integrasi data lingkungan dan data penyakit secara lebih menyeluruh sehingga layanan kesehatan dapat lebih cepat membaca pola risiko yang muncul akibat perubahan lingkungan.

“Dengan penyempurnaan program yang sudah ada, implementasinya bisa lebih cepat dan efektif tanpa membutuhkan persiapan besar,” ujarnya.

Selain integrasi data, penyesuaian prosedur layanan kesehatan juga dinilai penting. Sawitri mengatakan Standar Operasional Prosedur (SOP) di layanan kesehatan primer perlu dibuat lebih sensitif terhadap kelompok masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim.

Mulai dari masyarakat pesisir, lansia, anak-anak, hingga kelompok rentan lainnya dinilai membutuhkan pendekatan layanan kesehatan yang lebih adaptif di tengah cuaca ekstrem dan meningkatnya risiko penyakit akibat perubahan iklim.

Penulis: Natasha Suhendra