IDAI Ingatkan Risiko Susu Formula di MBG: ASI Tak Bisa Digantikan Produk Pabrik

Suara.com - Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melayangkan peringatan keras terkait adanya risiko serius dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

IDAI menyoroti langkah distribusi susu formula secara massal dalam program tersebut yang dinilai berpotensi kuat mengganggu dan menurunkan tingkat keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Indonesia.

Pernyataan bersikap tersebut dirilis resmi oleh IDAI melalui siaran pers pada Kamis (21/5/2026). Dalam keterangan tertulisnya, organisasi profesi dokter anak ini sejatinya menyatakan apresiasi mendalam terhadap program MBG yang bertujuan mulia untuk mengerek kualitas gizi anak-anak di tanah air.

Meski demikian, IDAI memberikan catatan kritis pada Petunjuk Teknis (Juknis) penyediaan gizi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Juknis tersebut kedapatan memfasilitasi pembagian susu formula lanjutan untuk usia 6–12 bulan serta formula pertumbuhan bagi usia 12–36 bulan dalam skala masif, tanpa adanya proses penapisan (screening) indikasi medis yang ketat.

Komponen ASI Tak Tergantikan oleh Produk Pabrikan

Praktik pembagian tanpa pengawasan medis ini dinilai IDAI menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Ketua Satgas ASI IDAI, DR. Dr. Naomi Esthernita F. Dewanto, Sp.A Subsp Neo(K), menegaskan bahwa air susu ibu mengandungi elemen hidup yang mutlak dan tidak akan pernah bisa direplikasi oleh teknologi susu formula mana pun.

“ASI bukan sekadar makanan. Di dalamnya ada ratusan komponen bioaktif yang bekerja melindungi bayi dan anak. ASI juga berfungsi sebagai zat kekebalan tubuh dari ibu, bakteri baik untuk usus, juga sebagai sinyal pertumbuhan otak,” jelas Naomi dalam siaran pers tersebut.

Lebih lanjut, Naomi memaparkan bahwa hingga saat ini belum ada satu pun produk buatan manusia yang mampu menyamai kompleksitas nutrisi alami ibu.

“ASI adalah yang terbaik yang bisa dibuat manusia saat ini. Tidak ada satupun dari komponen ASI di atas yang bisa digantikan. Anak-anak kita butuh ASI, jangan sampai kebijakan yang tidak tepat membuat mereka kehilangan sesuatu yang penting,” tambahnya.

Berdasarkan kajian mendalam yang dipaparkan oleh IDAI, penyaluran produk pengganti ASI berskala nasional yang dilegalkan oleh lembaga negara—tanpa dibarengi sistem perlindungan laktasi yang ketat—dapat memicu efek domino yang merugikan.

Ada beberapa dampak sistemik yang dikhawatirkan muncul, antara lain memfasilitasi terjadinya promosi silang (cross-promotion) produk susu buatan, meruntuhkan angka keberhasilan laktasi, serta merosotnya capaian target ASI eksklusif nasional.

Selain itu, intervensi ini ditakutkan bakal meningkatkan ketergantungan anak terhadap makanan olahan berlebih atau Ultra-Processed Food (UPF), yang berujung pada naiknya risiko morbiditas atau angka kesakitan akibat infeksi pada bayi.

Menyikapi polemik ini, Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, DR. Dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A Subsp Kardio(K), kembali menegaskan bahwa jajarannya berdiri searah dengan visi pemerintah dalam mengikis masalah stunting dan memperbaiki gizi nasional.

Namun, ia mendesak agar regulasi teknis di lapangan tetap berjalan di koridor hukum dan regulasi kesehatan yang sudah ada.

“Kami berharap BGN dan lembaga terkait yang mengatur distribusi MBG dapat mengikuti aturan kesehatan yang sudah ada, karena aturan itu sendiri sudah cukup kuat untuk melindungi anak-anak Indonesia,” pungkas Piprim