Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal.
Hal itu pun menjadi perhatian publik. Termasuk Komedian Pandji Pragiwaksono.
Awalnya Menko Polhukam Mahfud MD meminta politisi PDI Perjuangan Bambang Pacul untuk ikut mendukung RUU Perampasan Aset.
"Sulit memberantas korupsi itu, tolong melalui pak Bambang Pacul, pak tolong pak undang-undang perampasan aset tolong didukung pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini, pak," ucap Mahfud MD pada Video yang diunggah kembali oleh @Pandji dikutip pada Sabtu (1/4/2023).
Bambang Pacul memberikan tanggapan. Ia mau mengesahkan kalau sudah mendapat perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
"Pak Mahfud, tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalananin. Republik di sini ini gampang pak Senayan ini. Lobinya jangan di sini pak, Ini korea-korea ini semua nurut bosnya masing-masing," ujar Bambang Pacul.
"Disini boleh ngomong galak pak. Bambang pacul ditelpun ibu, "Pacul berhenti" Siap. Ini laksanakan, laksanakan pak. Mungkin UU Perampasan Aset bisa disahkan, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu," ujarnya.
"Kalau di sini enggak bisa. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana perintahnya, enggak berani pak," ujar Bambang Pacul.
Hal itu tentu menjadi sorotan publik. Sebab Anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat ternyata harus menunggu keputusan dari ketua umum partai.
Baca Juga: Tangkap Sinyal Kuat Jokowi Reshuffle Kabinet, PPP: Biasanya Setelah Lebaran
"Puncak komedi wkwk. Pada ngaku ngga bisa apa-apa karena segalak apapun di senayan, tetep yang mutusin adalah ketum partai. Mereka mengakui sebagai petugas partai, pantesan aspirasi rakyat jarang didengar apalagi direalisasikan," tulis @katteeeng.
Melihat cuitan itu, komedian Pandji Pragiwaksono pun ikut memberikan komentar.
"Dan sebenarnya bukan hal yg baru krn Bu Mega di bbrp forum terbuka mengatakan bahwa Presiden RI adalah petugas partai," tulis Pandji Pragiwaksono.
