Infografis
PPP sendiri berencana akan bertemu dengan PBB pada tanggal 13 Maret mendatang di Kantor DPP PPP. Selanjutnya akan dilanjutkan bertemu dengan PDIP pada 15 Maret 2023 mendatang.
Untuk diketahui, PDIP maupun PBB merupakan partai yang bersikukuh agar Pemilu digelar dengan menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyampaikannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) PBB di eL Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (11/1/2023) silam.
"PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Tinggal PDIP dan PBB yang menghendaki sistem seperti itu," ujarnya.
Pakar Hukum Tata Negara ini mengemukakan, pemilu dengan sistem proporsional terbuka akan membuat demokrasi Indonesia bergeser, yakni yang berdaulat dalam demokrasi bukan lagi rakyat, tetapi modal.
Kekuatan modal, menurutnya, membuat proses kaderisasi tidak berguna lantaran yang akan menjadi wakil rakyat hanya mereka yang memiliki uang atau modal yang banyak.
"Tiba-tiba karena punya uang, karena populer, direkrut jadi caleg dan akhirnya jadi anggota DPR yang jauh dari apa yang menjadi harapan kita semua," kata Yusril.
Sikap PBB sejalan PDIP yang mendukung wacana sistem pemilu proporsional tertutup.
"Dalam pandangan PDI Perjuangan, sesuai dengan keputusan kongres kelima, sistem pemilu dengan proporsional tertutup sesuai dengan perintah konstitusi dengan peserta pemilu legislatif adalah partai politik dan hal tersebut akan mendorong proses kaderisasi partai politik," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12/2022).
Baca Juga: Membaca Nasib KIB yang Kini di Ujung Tanduk: Parpol Rebutan Usung Capres
