Jokowi Begini, PDIP Begitu: Siasat Politik Menolak Timnas Israel

Sebagai kepala daerah, sikap Ganjar dan Koster tampak tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang justru mendukung PSSI menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia.

Apalagi, lima tahun silam, Wayan Koster dan empat kepala daerah lain meneken host city agreement yang menjadi jaminan FIFA menerima Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.

Selain Koster, pada medio 2019, dokumen government guarantee itu juga diteken Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat; Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan; Anies Baswedan, saat itu Gubernur DKI Jakarta; Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya; dan, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo.

Namun, sebagai kader PDIP, posisi Ganjar dan Koster akur dengan perintah partainya. Jauh-jauh hari, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah menegaskan menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Mei nanti.

Selasa 21 Februari lalu, Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan DPP PDIP Hamka Haq menegaskan, penolakan itu sesuai prinsip perjuangan Bung Karno yang diadopsi partainya.

“Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina,” tegas Hamka.

Meski didasari retorika antikolonialisme, sikap PDIP yang mengeras terhadap Timnas Israel itu diduga sebagai manuver untuk mendongkrak naik suara pemilih Muslim.

Demi ‘hattrick’

IBARAT berselancar di tengah ombak besar, PDIP dinilai menolak Timnas Israel demi meraih keuntungan elektoral di tengah sentimen publik terhadap negeri penjajah tanah Palestina.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, mengatakan sikap penolakan dua gubernur PDIP terhadap Timnas Israel itu kental bernuansa politis.

"Ada kesan berbeda soal sikap politik PDIP. Selama ini mereka cenderung terbuka pada aspek relasi internasional,” kata Dedi kepada Suara.com, Selasa 28 Maret 2023.

Bahkan bila alasannya adalah meneruskan kampanye antikolonialisme Bung Karno, menurut Dedi penolakan itu tidak bijak.

“Kalau masalahnya soal pengakuan negara, cukup dengan mensyaratkan Timnas Israel tak boleh mengibarkan benderanya, itu saja,” kata dia.

Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, terdapat irisan kepentingan antara menghidupkan garis politik antikolonialisme Bung Karno, dengan kebutuhan politik elektoral PDIP lewat dua kepala daerahnya.

“Saya melihatnya ini kepentingan elektoral. Ini momentum besar. Momentum hebat. Momentum dahsyat dilakukan PDIP untuk menggenjot elektoral, agar hattrick, menang tiga kali pemilu," kata Ujang kepada Suara.com.

Secara historis, Bung Karno dulu tegas menolak segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk aneksasi Israel terhadap tanah Palestina.

Sebenarnya, lanjut Ujang, politik antikolonialisme itu tak relevan dalam konteks olahraga. Tapi, PDIP memanfaatkan dukungan masyarakat terhadap kemerdekaan Palestina sebagai momentum menaikkan popularitas politik.

"Itu tidak masalah, namanya juga politik. PDIP sudah menghitung sejarah Bung Karno serta sikap umum masyarakat dalam konflik Israel – Palestina. Nah, momentum ini yang dimanfaatkan.”

Perlawanan PDIP

UJANG menilai, sikap Ganjar dan Koster juga bisa ditafsirkan sebagai upaya pembenahan citra PDIP di kalangan pemilih Muslim.

Selama ini, kata dia, PDIP kerap distempel sebagai partai anti-Islam. Dengan menolak kedatangan Timnas Israel, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu hendak menegaskan perlawanan terhadap stigmatisasi tersebut.

Islam politik di Indonesia memang mempunyai spektrum berbeda-beda—yang secara umum bisa dikelompokkan menjadi fundamentalis, moderat, dan modernis.

Tapi, kesemua spektrum Islam politik itu bersepakat dalam satu hal: menentang penjajahan Israel terhadap Palestina.

PDIP, kata Ujang, memanfaatkan isu bersama berbagai spektrum Islam politik tersebut untuk menepis rumor sebagai partai anti-Islam.

Tak hanya itu, efeknya juga adalah pemilih Muslim akan ikut menilai PDIP tetap berani mengecam Israel meskipun sebagai partai koalisi pendukung Presiden Jokowi, yang menyokong Piala Dunia U20.

"Isu yang terbaik. PDIP bisa digambarkan mendukung Islam. PDIP juga ada di pemerintahan Presiden Jokowi, tapi bisa menolak Timnas Israel. Bagus untuk elektoral,” kata Ujang.

Kepentingan PDIP mendongkrak naik elektabilitas di kalangan pemilih Muslim sebenarnya bisa dilihat dari hasil survei sejumlah lembaga.

Lingkaran Survei Indonesia Denny JA misalnya, menunjukkan elektabilitas PDIP turun drastis dalam kurun dua tahun pada 2018-2019 lalu.

Bulan Agustus 2018, elektabilitas PDIP di segmen pemilih Muslim masih sebesar 23,2 persen. Sementara Januari 2019 hanya tersisa 18,4 persen.

Persentase elektabilitas PDIP di kalangan pemilih muslim bulan per bulan pada periode itu juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun.

Setelah dimulai pada Agustus 2018 sebesar 23,2 persen, elektabilitas PDIP justru menurun sebulan kemudian—September—menjadi 22,4 persen.

Lalu Oktober 2018, persentase keterpilihan PDIP di kalangan Muslim kembali naik menjadi 23,7 persen. Tapi selang sebulan, November, drop lagi ke angka 21,8 persen.

Bulan Desember tercatat sebagai persentase elektabilitas terbesar PDIP di kalangan pemilih Muslim, yakni 24,6 persen. Tapi Januarinya kembali merosot tajam menjadi 18,4 persen.

Ditinjau berdasarkan latarbelakang keagamaan, survei Saiful Mujani Research Center tahun 2022 mengungkap 48 persen suara pemilih PDIP adalah non-Muslim. Sedangkan pemilih dari kalangan Muslim hanya 22 persen.

Tak hanya itu, potensi elektabilitas PDIP di kalangan pemilih yang pro-syariat Islam pun masih kalah jauh ketimbang partai-partai lain berdasarkan survei LSI Denny JA tahun 2022.

Menurut survei itu, PDIP memang berada di posisi pertama soal elektabilitas secara umum—baik pemilih yang pro maupun kontra syariat Islam—yakni didukung 20,9 persen responden.

PDIP meraih dukungan mayoritas dari populasi yang tidak pro-syariat Islam dibandingkan partai-partai lainnya, dengan 23,6 persen suara pemilih.

Tapi pada populasi pro-syariat Islam, suara dukungan yang didapat PDIP berada jauh di bawah PKS, PPP, PKB, PAN, dan Partai Gerindra.

Sudah ada komunikasi

SELASA 28 Maret, sehabis berbuka puasa, Presiden Jokowi berpidato resmi tentang sikap pemerintah terkait polemik penolakan kedatangan Timnas Israel serta pembatalan drawing Piala Dunia U20.

Jokowi menegaskan, jangan ada yang mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik. Soal kepesertaan Timnas Israel, pemerintah mendukung PSSI menaati aturan FIFA.

“Jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik. Saya menjamin keikutsertaan Israel, tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina. Karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi di Istana Merdeka.

Pidato Jokowi tersebut tampak berbeda dengan garis politik partainya sendiri, PDIP, yang berkeras menolak kehadiran Timnas Israel dengan alasan politis.

Namun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto membantah adanya silang jalan antara partai dengan Jokowi.

“Tidak sejalan menurut dikau. Menurutmu,” kata Bambang saat dihubungi Suara.com.

Sebagai sesama kader PDIP, logisnya sudah ada komunikasi antara pejabat teras partai dengan Presiden Jokowi.

“Sudah ada komunikasi belum? Pak Sekjen atau kawan-kawan itu dengan Pak Jokowi, sesama kader? Ya pasti sudah. Aku tidak mengatakan sejalan, tapi logikanya kan pasti sudah ada komunikasi,” kata dia.

Sementara Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono menegaskan, sikap partainya menolak kehadiran Timnas Israel murni untuk mempertahankan garis politik Bung Karno.

“PDIP ini partai berciri Nasionalis Soekarnois serta taat konstitusi. Semuanya mengamanatkan menghapus penjajahan di atas dunia. Artinya jelas, kita harus menolak Israel yang menjajah Palestina,” kata Surono.

Garis politik itu pula yang tertuang dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga, piagam perjuangan, sampai program-pogram hasil kongres maupun rapat kerja PDIP.

Karenanya, anggota Fraksi PDIP di DPR RI ini membantah penolakan terhadap Timnas Israel dilakukan untuk mendongkrak naik elektabilitas partai di kalangan pemilih Muslim menjelang Pemilu 2024.

“PDIP menentukan sikap itu tidak berdasarkan latah-latahan, apalagi hanya untuk kepentingan elektoral. Kami partai ideologis.”