Infografis
Sebagai kepala daerah, sikap Ganjar dan Koster tampak tidak sejalan dengan pemerintah pusat yang justru mendukung PSSI menyelenggarakan Piala Dunia U20 di Indonesia.
Apalagi, lima tahun silam, Wayan Koster dan empat kepala daerah lain meneken host city agreement yang menjadi jaminan FIFA menerima Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20.
Selain Koster, pada medio 2019, dokumen government guarantee itu juga diteken Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat; Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan; Anies Baswedan, saat itu Gubernur DKI Jakarta; Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya; dan, Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo.
Namun, sebagai kader PDIP, posisi Ganjar dan Koster akur dengan perintah partainya. Jauh-jauh hari, partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut sudah menegaskan menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U20 Mei nanti.
![[Suara.com/Aldie Syaf Bhuana]](https://media.suara.com/pictures/original/2023/03/29/19505-infografis-menolak-timnas-israel-piala-dunia-u20.jpg)
Selasa 21 Februari lalu, Ketua bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan DPP PDIP Hamka Haq menegaskan, penolakan itu sesuai prinsip perjuangan Bung Karno yang diadopsi partainya.
“Bung Karno tidak akan mengakui negara Israel sebelum memerdekakan Palestina,” tegas Hamka.
Meski didasari retorika antikolonialisme, sikap PDIP yang mengeras terhadap Timnas Israel itu diduga sebagai manuver untuk mendongkrak naik suara pemilih Muslim.
Demi ‘hattrick’
IBARAT berselancar di tengah ombak besar, PDIP dinilai menolak Timnas Israel demi meraih keuntungan elektoral di tengah sentimen publik terhadap negeri penjajah tanah Palestina.
Baca Juga: Jokowi Utus Ketum PSSI Erick Thohir Bertemu FIFA Cari Solusi Terbaik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, mengatakan sikap penolakan dua gubernur PDIP terhadap Timnas Israel itu kental bernuansa politis.
"Ada kesan berbeda soal sikap politik PDIP. Selama ini mereka cenderung terbuka pada aspek relasi internasional,” kata Dedi kepada Suara.com, Selasa 28 Maret 2023.
Bahkan bila alasannya adalah meneruskan kampanye antikolonialisme Bung Karno, menurut Dedi penolakan itu tidak bijak.
“Kalau masalahnya soal pengakuan negara, cukup dengan mensyaratkan Timnas Israel tak boleh mengibarkan benderanya, itu saja,” kata dia.
Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, terdapat irisan kepentingan antara menghidupkan garis politik antikolonialisme Bung Karno, dengan kebutuhan politik elektoral PDIP lewat dua kepala daerahnya.
“Saya melihatnya ini kepentingan elektoral. Ini momentum besar. Momentum hebat. Momentum dahsyat dilakukan PDIP untuk menggenjot elektoral, agar hattrick, menang tiga kali pemilu," kata Ujang kepada Suara.com.
