Infografis
Dari perhitungan itu, seorang Analis Kebijakan Publik Ah Maftuchan pun ragu karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.
"Saya lihat ada bansos plus-plus, Rp 150 triliun untuk kredit usaha anak muda. Budget (anggaran) kita ini sudah sangat tight (ketat), tanpa diikuti strategi yang pas untuk mencari sumber dananya, saya rasa ini bisa tidak terlaksana. Apalagi misalnya 5 miliar per desa per tahun," kata Ah Maftuchan.
Anggaran Dana Desa Begitu Besar Bisa Picu Korupsi
Selain karena perhitungan yang meragukan bisa merealisasikan program ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, penambahan Dana Desa ini masih belum dibutuhkan.
Merujuk pada data Celios, total Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp 67,79 triliun dan jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.960 desa. Dengan demikian rata-rata dana desa yang diterima pada 2023 sebesar Rp 904,4 juta per desa.
"Penambahan dana desa masih belum dibutuhkan," ujarnya.
Bhima Yudhistira mengatakan kalau tak semua desa mampu menyerap Dana Desa secara optimal. Kekhawatirannya adalah kualitas belanja jadi rendah karena aparatur desa dipaksa menghabiskan anggaran untuk program yang tidak dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, penambahan Dana Desa menjadi Rp 5 miliar ini juga rentan menjadi lahan korupsi. Pasalnya, pengawasan penyaluran Dana Desa masih jauh dari sempurna.
Melansir Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang 2015-2021 terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.
Baca Juga: Profesi Mentereng Abah Aos, Pendukung AMIN Sebut Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi
"Penambahan anggaran bisa picu korupsi yang masif Dana Desa. Sepanjang 2022 korupsi paling banyak ada di tingkat desa," kata Bhima.
